Selain diterpa kasus dugaan korupsi milyaran rupiah dan dugaan penyalahgunaan wewenang, kinerja Dirjen Bimas Hindu Ida Bagus Yudha Triguna juga mendapat sorotan. Sorotan ini datang dari para tokoh umat HIndu di berbagai propinsi di Indonesia.

Kritikan terhadap kinerja Yudha Triguna selaku Dirjen Bimas Hindu antara lain datang dari Agus Surono, tokoh Agama Hindu dari Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Surono, kepemimpinan Yudha Triguna selama ini sarat dengan kolusi, nepotisme, dan korupsi. " Bapak Yudha Triguna selama ini lebih banyak mementingkan orang-orangnya saja dan keluarganya,misalnya dalam hal penerbitan buku agama,"ujar Surono, saat dihubungi wartawan Minggu (4/11/2012).

Surono menambahkan, dalam kepemimpinannya, Yudha Triguna juga  pilih kasih dalam memberikan bantuan untuk pura serta pembangunan sekolah. Dalam mengangkat pembimas (pembimbing masyarakat ) Hindu, Yudha Triguna juga menggunakan wewenangnya dengan menempatkan orang-orangnya.

"Pembimas Hindu saat ini orang-orangnya dia, ada kongkalikong antara orang-orangnya dia saja. Akibatnya pembimas Hindu yang bertugas sekarang ini di wilayah kami diisi oleh orang yang tidak tepat, bukan oleh putra daerah," jelasnya. Karena pembinaan yang kurang tepat, hal ini berpengaruh pada eksistensi Umat Hindu di wilayah Jawa Tengah dan DIY.

" Di Jogja saja, data umat Hindu kini menurun. Data  terakhir hanya 5.000 umat Hindu dari jumlah sebelumnya yang mencapai 18.000. Umat Hindu di wilayah kami (Jateng dan DIY) jadi apatis. Ini karena pembinaan yang tidak tepat sasaran. Pembimas Hindu yang ada tidak bekerja maksimal, karena mereka hanya berorientasi uang saja. Antara pembimas Hindu dan PHDI juga jalan sendiri-sendiri,"ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan tokoh agama Hindu Blitar Agus Supriyono. Menurut Supriyono, Dirjen Bimas Hindu Yudha Triguna belum memberi perhatian maksimal kepada umat Hindu di Jawa Timur, khususnya di Blitar.

"Bapak Yudha Triguna seharusnya bisa memberi perhatian kepada umat Hindu di luar Bali seperti di Blitar ini agar lebih mampu mandiri, agar kualitas dan kuantitasnya meningkat. Yang terjadi kini Dirjen Bimas HIndu belum sepenuhnya memberi kebebasan kepada umat Hindu di Blitar. Putra daerah di sini (Blitar) belum banyak diberi kesempatan untuk maju,"jelasnya.

Tokoh Hindu dari Malang, Sutomo, meminta kepada Yudha Triguna agar lebih perhatikan umat Hindu Nusantara dari etnis dan suku lainnya dan tidak hanya memperhatikan umat Hindu dari etnis Bali saja. Yudha Triguna, menurut Sutomo, juga sering menyalahgunakan wewenang seperti dalam hal pengeluaran ijin sekolah tinggi Hindu dan pengangkatan pembimas Hindu.

"Ada yang kurang pas, misalnya dalam hal pengeluaran ijin pendidikan untuk sekolah tinggi Hindu. STAH Santika Dharma yang tidak memenuhi  persyaratan dan tidak punya aset malah dapat ijin. Sementara STAH Trimurti Malang yang memenuhi persyaratan malah tidak dapat ijin. Apakah ini bukan  indikasi penyalahgunaan wewenang?"ujarnya.

"Pembimas Hindu dari suku Jawa di Malang, oleh Yudha Triguna juga diganti dengan pembimas orang Bali. Ini sepertinya pak Dirjen tidak senang dengan Umat Hindu dari orang Jawa. Pembimas Hindu dari Jawa yang konsisten dengan pekerjaannya tiba-tiba saja  diganti dengan pembimas orang Bali yang tidak punya kompetensi di bidangnya, ini menimbulkan tanda tanya,"imbuh Sutomo.  

Sementara Simon Kendek Paranta, tokoh Hindu dari Tana Toraja di Sulawesi Selatan, meminta kepada Yudha Triguna agar lebih memperhatikan umat Hindu di luar Bali, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

" Di Sulawesi Selatan terdapat sekitar 100 ribu umat Hindu dari suku Toraja, Bugis, dan Selayar. Selama ini Bapak Yudha Triguna sama sekali tidak pernah mengunjungi kami terutama di wilayah Toraja, Bugis, dan Selayar untuk melakukan pembinaan. Kedepan kami harap pak Dirjen agar lebih peduli  pada keberadaan kami di Sulawesi, dan agar lebih memberi perhatian pada putra daerah," ujar Simon saat dihubungi wartawan per telpon. Sementara Dirjen Bimas HIndu Ida Bagus Yudha Triguna, sebelumnya sudah membantah semua tudingan baik itu dugaan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang yang ditujukan kepadanya.

Bahkan Yudha Triguna menyatakan siap menggugat balik pelapornya apabila semua tuduhan yang dilaporkan ke KPK ini tidak mempunyai bukti hukum yang kuat.