Setelah dilaporkan dalam Sidang Paripurna ke-7 DPD RI pada tanggal 15 Januari lalu, aspirasi tentang otonomi khusus Bali yang sudah 8 tahun diusulkan kembali mendapat respon positif dari DPD RI. Sidang Pleno Komite I DPD RI telah menyepakati membentuk tim kerja otonomi khusus Bali yang beranggotakan 14 orang Anggota DPD. Tim secara aklamasi menunjuk Wayan Sudirta sebagai Ketua tim didampingi oleh Emanuel Babu Eha sebagai Wakil Ketua.

“Saya harus berani mengambil tanggung jawab ini, karena merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah dan masyarakat yang saya wakili,” ujar Sudirta. Tuntutan untuk mengatur jadwal dan waktu bagi Sudirta sangat tinggi mengingat saat ini Sudirta juga menjabat sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Ketua Pansus Konflik Agraria dan SDA, Ketua Tim Litigasi DPD RI, Ketua Kaukus Anti Korupsi DPD RI, dan menjadi penggagas sekaligus Sekretaris Dewan Penasehat kaukus Bhineka Tunggal Ika.

Otonomi khusus Bali sendiri menjadi wacana dan mendapat respon yang beragam dari berbagai kalangan di forum nasional. Ada yang menolak dengan alasan otsus akan mendekatkan kepada federalisme bangsa dan Negara. Ada kalangan yang setuju dengan substansi agar Bali diberi pengaturan khusus terhadap beberapa hal, seperti pariwisata dan pertanian tapi kelompok ini tidak setuju dengan label otonomi khusus untuk Bali.

Terakhir ada kelompok, terutama warga Bali yang benar-benar setuju Bali diberikan otonomi khusus. Sekarang ini kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa segenap rakyat Bali tanpa kecuali dan Anggota DPD RI harus mendukung penuh perjuangan otsus Bali. Jangan sampai ada diantara kita yang menentang atau meragukan manfaat otsus Bali. Jika tidak bisa ikut berjuang dan bekerja untuk otsus Bali, sikap diam saja sudah ikut membantu teman yang sedang berjuang keras.

“Jika melihat sejarah keistimewaan Yogyakarta, selain otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dan Papua juga melalui jalan yang panjang dan berliku, malahan harus ditempuh dengan terjadinya konflik bersenjata,” papar Sudirta. “Otsus Bali juga tidak mudah memperjuangkannya. Banyak tantangan dan kesulitannya. Tapi toh harus terus diperjuangkan dengan segala resiko yang ada, karena otsus Bali tidak akan berhasil jika hanya dibicarakan apalagi kalau diendapkan begitu saja. Dalam perjuangan jangan terlalu memikirkan tentang kegagalan atau kendala yang mungkin muncul, yang penting harus kita mulai. Dalam perjuangan kita harus memegang prinsip bahwa, sesungguhnya kegagalan adalah  keberhasilan yang tertunda,” tandasnya.

Ditargetkan selasai bulan Desember, Hal penting yang harus segera dikerjakan adalah penyusunan strategi perjuangan, penguatan substansi sebagai alasan perlunya otonomi khusus, dan juga kampanye terkait dengan otsus Bali. Dalam melakukan itu semua, tim kerja yang dipimpin Sudirta ditargetkan selesai melakukan kajian pada bulan Februari.

Jika tidak ada halangan naskah rancangan undang-undang ditargetkan selesai Desember tahun ini. Mengingat waktu kerja yang tidak begitu panjang, Sudirta memulai kegiatan tim dengan mengundang para ahli untuk didengarkan pendapatnya pada hari Senin (28/01/2013) depan lalu disusul pembentukan tim ahli. Adapun ahli yang akan dihadirkan minggu depan yaitu Zain Badjeber, Ary Dwipayana, Aan Eko Widiarto, Irman Putra Sidin, Oka Mahendra, J Kristiadi dan Prof Wayan Suparta.

”Ahli akan kita dengar pendapatnya terkait dengan strategi dan substansi serta kampanye atas otsus Bali,” ujar Sudirta, dalam rilis pers yang dikirim ke redaksi beritabali.com.