Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) yang dijalankan sebagai program unggulan Pemprov Bali dalam pengembangan sektor pertanian melemahkan posisi subak sebagai organisasi pertanian tradisional.

 Ketua Pusat Penelitian Subak (PPS) Universitas Udayana Denpasar Prof I Wayan Windia mengatakan dalam program tersebut Pemprov Bali membuat organisasi baru yang disebut dengan gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Fenomena ini sangat melemahkan subak sehingga ada potensi konflik antara subak dengan gapoktan pada masa mendatang," katanya, Minggu (7/4/2013). Guru besar Fakultas Pertanian Unud itu mengatakan kondisi tersebut menyebabkan organisasi subak merasa tersisih karena tidak sanggup melawan pihak-pihak eksternal yang melakukan intervensi di wilayah subak.

Padahal subak selama ini dinilai terbaik di antara sistem pertanian yang ada di Indonesia dan di berbagai negara sehingga perlu dipertahankan dan dilestarikan. Windia yang juga mantan anggota DPR-RI itu mengkhawatiran kerawanan terjadi konflik karena keberadaan Simantri yang baru dibentuk itu tidak bernaung di bawah subak.

Organisasi pengairan tradisional dalam bidang pertanian yang diwarisi secara turun-temurun di Bali itu sebaiknya menanungi keberadaan Simantri yang ada di wilayah subak masing-masing. Dengan cara itu sekaligus mampu memberdayakan petani yang terhimpun dalam wadah subak.

Simantri yang bernaung dalam wadah subak mirip seperti kehadiran lembaga perkreditan desa (LPD) di setiap desa adat di Bali dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Jika hanya kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang mendapat kucuran dana atau bantuan dalam program Simantri itulah menimbulkan kerawanan konflik atau benturan dengan subak, karena subak merupakan organisasi sosial, meskipun mendapat kucuran dana pemerintah, namun belum mampu untuk memberdayakan anggotanya.

Windia menilai kehadiran Simantri hingga saat ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan subak. Padahal Simantri tersebut beroperasi di wilayah subak. Oleh sebab itu dalam pengembangan Simantri ke depan, Windia mengusulkan adanya komitmen, khususnnya bagi calon gubernur yang akan dipilih pada 15 Mei mendatang untuk mengadakan koordinasi dengan subak.

Dengan demikian kehadiran Simantri dapat lebih memberdayakan anggota subak dari segi ekonomi. Hanya perlu penyempurnaan manajemen, karena gabungan kelompok tani yang dikembangkan menjadi simantri juga merupakan anggota subak bersangkutan.

Pengembangan Simantri selain bernaung di bawah subak juga perlu melibatkan pemerintah kabupaten/kota dengan harapan dapat memberikan kesempatan kepada anggota Simantri, jika menghadapi hambatan dan kesulitan juga bisa menyampaikan keluhan mereka kepada bupati/wali kota atau pejabat terkait.

Selain itu petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian, perkebunan dan peternakan yang selama ini di bawah koordinasi Pemkab/Pemkot juga dapat diarahkan untuk ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan Simantri. "Dengan bernaungnya Simantri di bawah subak sekaligus mampu melestarikan dan memberdaya salah satu warisan budaya masyarakat Bali yang berwatak sosio-kultural yang telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia," kata Windia.

Subak telah berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosio-kultural masyarakat sekitarnya di Pulau Dewata. Segala perubahan yang terjadi dalam subak merupakan proses transformasi sistem irigasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Subak mulai dicatat keberadaannya pada abad XI setelah sistem pertanian mulai ditemukan di Bali. Sepanjang kurun waktu tersebut, subak terus mengalami proses transformasi hingga sekarang.

"Oleh sebab itu kehadiran Simantri diharapkan mampu memberdayakan subak bukan menghilangkan atau melunturkan sosio-kultural masyarakat," ujarnya.