Beritabali.com, Jakarta. Penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang semestinya dilakukan pada 13 September 2013, seperti menjadi sinyalemen negatif atas pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Delegitimasi hasil Pemilu 2014 membayangi hajat demokrasi lima tahunan itu.

Keputusan Rapat antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri yang menunda pengumuman DCT hingga satu bulan ke depan, dipicu proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sementara hasil Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) belum akurat.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Khatibul Umam Wiranu mengatakan pihaknya meminta KPU dan Bawaslu agar bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Kelompok Kerja PPLN untuk terus menyandingkan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Kita minta kepada KPU dan Bawaslu secara bersama-sama melakukan pengawasan di tingkat lapangan terhadap pemuktahiran daftar pemilih yang bermasalah di berbagai daerah," ujar Umam di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/9/2013), seperti dilansir inilah.com.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan penundaan pengumuman DPT memberi kesan buruk dalam pengelolaan pelaksanaan Pemilu 2014. Ia menuturkan sejak tahapan pemilu 2014 seperti pendaftaran partai politik, penetapan partai politik peserta pemilu, pembuatan berbagai regulasi tahapan pemilu, penetapan DCT, dilalui dengan berbagai keributan dan sedikit kontroversi. "Tak satupun tahapan berjalan mulus," sesal Ray.

Menurut Ray, bila dua penetapan tahapan mundur dari jadwal, dampaknya satu tahapan kisruh dan berbagai regulasi yang dibutuhkan tidak ditetapkan tepat waktu. Ray pun mengaku khawatir kemungkinan persoalan seperti Pemilu 2009 akan terjadi dalam Pemilu 2014. "Kita berharap agar KPU bekerja lebih profesional dan tetapkan skala prioritas," cetus Ray.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargen khawatir keruwetan DPT dalam sepuluh tahun terakhir ini sengaja dipelihara karena menguntungkan kelompok tertentu, untuk melakukan kecurangan. Sebab, kejahatan pemilu dilakukan melalui proses panjang.

“Dari pembuatan aturan, pembagian daerah pemilihan, kartu pemilih siluman, transfer suara dari TPS, PPS, PPK, KPU sampai KPU Pusat. Bahkan ada kasus suara yang asli dibuang ke laut, dan digantikan dengan suara hasil coblosan sendiri. Belum lagi ada permainan suara di informasi teknologi atau IT,” ungkapnya. [bbn]