Pemprov Bali Perlu Miliki BUMD Profesional
beritabali.com/ilustrasi
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Guna memaksimalkan pengelolaan aset daerah atau usaha milik Pemerintah Provinsi Bali, perlu ada sebuah Badan Usaha Milik Daerah Bali yang dikelola secara profesional. Dengan adanya BUMD milik Pemprov Bali ini, Gubernur Bali tidak perlu lagi berurusan langsung dengan pihak investor yang ingin berinvestasi di Bali.
Hal ini disampaikan Anak Agung Ngurah Putu Wirawan, seorang Profesional asal Bali yang bekerja di BUMD pemda DKI, usai menghadiri pertemuan dengan Pemprov Bali, di ruang pertemuan Gedung Jaya Sabha, Renon, Denpasar, Kamis (16/1/2014). Kegiatan ini dihadiri Asisten II Pemprov Bali serta Kabiro Ekbang Pemprov Bali.
Menurut Ngurah Wirawan, pertemuan dengan pihak Pemprov Bali untuk membahas pembentukan BUMD milik Pemprov Bali. "Kita mendengar paparan, ada keinginan untuk membuat sebuah badan usaha profesional milik Pemprov Bali. BUMD ini nantinya akan menjadi mesin ekonomi bagi daerah Bali, menjalankan beberapa jenis kegiatan usaha mulai property, wisata, peternakan, hingga pertanian,"jelas Ngurah Wirawan.
"Pemprov Bali arahnya sudah benar, sekarang tinggal bagaimana mempercepat implementasinya, tinggal kita sinergikan, dengan membentuk badan usaha PT Bali
Mandara Holding dengan mengembangkan bebebrapa jenis badan usaha," imbuhnya.
Menurut Wirawan, tujuan pembentukan BUMD milik Pemprov Bali ini juga jelas yakni untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta mempunyai dampak ekonomi buat masyarakat Bali. "Badan usaha ini bisa menjadi mitra strategis Kepala Daeran, bukan sekedar cari uang, tapi juga mitra pemerintah untuk melakukan tugas-tugas pembangunan di Bali," ujar pria yang dipercaya mengurus aset aset usaha milik Pemprov DKI ini.
Selain mengelola aset-aset usaha milik daerah, BUMD milik Pemprov juga bisa melakukan pembangunan berbagai sarana infrastruktur seperti jalan tol hingga bandara baru di Bali. Untuk mewujudkan BUMD Pemprov Bali ini, kata Ngurah, perlu disusun proposal kajian akademis, rencana perda, kemudian disosialisasikan ke dewan.
" Sudah saatnya Bali punya sebuah badan usaha kuat dan profesional yang bisa kelola usaha strategis dan taktis dengan tujuan untuk angkat PAD dan mitra pembangunan bagi Pemprov Bali. Kalau kajian akademis dan ranperda sudah ada dan disetujui dewan, harusnya tahun ini sudah bisa terwujud," ujarnya.
Reporter: bbn/psk
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
