Guru Minta Pemerintah Segera Menghapus Dualisme Kurikulum
Minggu, 13 Mei 2018,
17:30 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com.Denpasar, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, Dr I Gede Wenten Aryasuda, MPd secara khusus menyoroti persoalan menurunnya rata-rata ujian nasional di jenjang SMA/SMK yang baru-baru ini sudah diumumkan hasilnya.
[pilihan-redaksi]
Dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja pada hari Minggu (13/5), ia menengarai ada beberapa faktor penyebab hal itu terjadi. Yang pertama adalah mulai dimasukkannya soal yang berstandar lebih tinggi dalam ujian nasional, terutama yang terkait dengan penerapan standar internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan higher order thinking skills (HOTS).
Dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja pada hari Minggu (13/5), ia menengarai ada beberapa faktor penyebab hal itu terjadi. Yang pertama adalah mulai dimasukkannya soal yang berstandar lebih tinggi dalam ujian nasional, terutama yang terkait dengan penerapan standar internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan higher order thinking skills (HOTS).
Menurutnya soal ujian nasional seluruhnya berasal dari pusat, sementara untuk ujian sekolah berstandar internasional 25 persen soal dari pusat, dimana bedanya jika tahun lalu hanya untuk tiga mata pelajaran, maka tahun ini semua mata pelajaran mendapat porsi soal tersebut. Sementara faktor penyebab lainnya adalah perubahan model ujian dari ujian berbasis kertas menjadi berbasis komputer atau online.
[pilihan-redaksi2]
Ia berharap pemerintah segera menghapus dualisme kurikulum yang ada. Saat ini ada dua kurikulum yang dipakai yakni kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang sudah mengacu kepada standar internasional. Hanya saja belum semua sekolah menerapkan kurikulum 2013, baru pilot project di beberapa sekolah.
Ia berharap pemerintah segera menghapus dualisme kurikulum yang ada. Saat ini ada dua kurikulum yang dipakai yakni kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 yang sudah mengacu kepada standar internasional. Hanya saja belum semua sekolah menerapkan kurikulum 2013, baru pilot project di beberapa sekolah.
"Kepada Pemerintah Provinsi Bali, agar memberlakukan satu kurikulum, yakni K13, karena sudah mengadopsi PISA dan HOTS, dengan segala resikonya,” kata Aryasuda.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar mengkaji kembali soal ujian agar sesuai dengan kemampuan dan tingkat stres siswa serta menambah kekurangan guru di beberapa sekolah. (bbn/rlspemprov/rob)
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: -