Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta mengingatkan  bahwa Penghargaan Opini WTP ini bukan menjadi ukuran bagi suksesnya pengelolaan keuangan daerah, tetapi yang terpenting dari hal itu adalah kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama.

[pilihan-redaksi]
“Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Kepala Kantor Wilayah DJBP Kanwil Provinsi Bali dapat memberikan arahan kepada OPD Di lingkungan Pemkab Klungkung mengenai pengelolaan keuangan di kabupaten Klungkung," harap Bupati Suwirta setelah menerima piagam penghargaan Opini WTP LKPD Tahun Anggaran 2018. 

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra menghadiri Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaksanaan Anggaran Daerah bertempat di lantai III Ruang Rapat Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung pada Rabu (16/10/2019).
 
Pemkab Klungkung yang berhasil mempertahankan Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam sambutannya  menyampaikan penghargaan ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. 

Predikat ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan transparansi pengelolaan keuangan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Ini merupakan hasil kerja tim seluruh OPD yang dikoordinasi oleh Sekda. Tentu juga ini perjalanan panjang yang berproses selama satu tahun,” ujar Bupati Suwirta. 
 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Bali Tri Budhianto menyampaikan flash report  pelaksanaan Anggaran pada Kabupaten Klungkung yang didalamnya berisi antara lain, Pertama terkait APBN, Jumlah alokasi APBN yang diterima oleh Kabupaten Klungkung jumlahnya kurang lebih satu triliun, dan terdapat Rp200 miliar yang dikelola oleh instansi vertical, dan sekitar Rp800 miliar yang dikelola melalui transfer daerah. 

Untuk dana yang dikelola instansi vertical di Klungkung sudah baik, dengan adanya peningkatan belanja modal dari Rp3 miliar menjadi sekitar kurang lebih Rp50 miliar, hal ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat, karena dengan peningkatan belanja modal tersebut akan membawa dampak baik dari instansi vertical tersebut.