Pada pertemuan pimpinan World Hindu Federation (WHF) internasional tahun 2019 ini, merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan setiap tahun di berbagai negara secara bergantian. Pertemuan kali ini yang hadir hanya pengurus inti dari India, Malaysia, Fiji, Australia dan tuan rumah Indonesia. 

[pilihan-redaksi]
Sebagai organisasi baru, WHF melalui kerja sama para pimpinannya terus mencari format tertentu agar visi, misi, dan tujuan dapat dilaksanakan, khususnya dalam rangka mengadvokasi Hindu Diaspora di seluruh dunia. 

Presiden WHF Internasional, DR Ajay Singh yang langsung memimpin pertemuan ini bersama wakil presiden WHF internasional DR(Hon) Prabhu Darmayasa, Sekretaris jenderal WHF MR Mayank Shekhar Agarwal beberpa pengurus inti WHF Internasional dan lima perwakilan yaitu presiden WHF Chapter malaysia, MR. Rajaretinam Arggunan, Presiden WHF Internasional, DR. Ajay Singh yang langsung memimpin pertemuan ini bersama Wakil Presiden WHF International, DDR (Hon) Prabhu Darmayasa, Sekretaris Jenderal WHF, MR. Mayangk Shekhar Agarwal beberapa pengurus inti WHF International dan lima perwakilan Presiden WHF Chapter Malaysia , MR. Rajaretinam Arggunan, Presiden WHF Chapter Fiji, MR. Sunil Kumar, Perwakilan WHF Chapter India, Perwakilan WHF Chapter Australia, dan President WHF Chapter Indonesia, Letnan Jenderal (Pur) DR. I Wayan Midhio, M.Phil, sekaligus sebagai Panitia Penyelenggaran Pertemuan Pimpinan WHF kali ini.

Dalam pertemuan kali ini yang dibahas adalah Penyempurnaan Konstitusi WHF Internasional yang dipimpin oleh DR. (Hon) Prabhu Darmayasa yang sebelumnya telah dibahas dan sudah mendapat masukan dari dari pengurus inti. Selain itu juga dibahas perkembangan warga Hindu di berbagai negara khususnya Asia dan Eropa dan lebih khusus lagi perkembangan di Pakistan dan Bangladesh. 

Warga Hindu di Negara tersebut mengalami berbagai tekanan, ketidak-adilan, diskriminatif, dan yang tidak hanya perlakuan uang tidak adil oleh pemerintahan (aktor negara/state actor), namun juga mengalami berbagai tindak kekerasan dari berbagai kelompok atau organisasi masyarakat (aktor bukan Negara/non state actor).

Pada pertemuan kali ini, hadir sebagai pembicara kunci adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementrian Agama Republik Indonesia, Prof. I Ketut Widnya, Ph.D yang pada sambutan pembukaannya menyampaikan tentang kebijakan pembinaan kehidupan beragama, termasuk Masyarakat Hindu di Indonesia yang kita rasakan saat ini. 

Dalam sambutannya Beliau menyampaikan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan, dukungan dan perlindungan kepada semua agama yang ada di Indonesia, termasuk aliran kepercayaan berdasarkan budaya dan keyakinan yang banyak ada di masyarakat kita saat ini.

Pengakuan, perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan yang adil telah diupayakan oleh Pemerintah RI terhadap semua kelompok keagamaan, walaupun masih terjadi berbagai tindak kekerasan dan konflik di tengah masyarakat. Dan itu menjadi pekerjaan kita bersama untuk mengatasinya.

Masyarakat Hindu Indonesia yang berada hampir di seluruh wulayah Indonesia, selama ini mendapat perlindungan, dukungan, dan perlakuan adil dari pemerintah. Pancasila sebagai ideologi negara menjamin keberadaan warga minoritas termasuk warga Hindu agar tetap hidup berdampingan secara damai. 

Permasalahan warga Hindu yang terjadi di Indonesia, justru masalah internal yang sering memicu konflik internal warga Hindu sendiri. Berbagai kegiatan keagamaan warga Hindu mulai menimbulkan kontroversi. Kegiatan ritual keagamaan yang sangat kental dengan tradisi, adat-istiadat, dan budaya justru mempersulit warga Hindu sendiri dalam kehidupan kesehariannya. Sementara itu sumber daya manusia Hindu semakin tertinggal hampir dalam semua aspek.
     
Pada pertemuan pimpinan WHF Internasional ini, delegasi Indonesia mencoba memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan Hindu Diaspora yang terjadi di beberapa negara yang terus mengalami tekanan dan ketidak-adilan, baik karena kebijakan pemerintah atau aktor negara (state aktor) maupun oleh kelompok tertentu dalam negara atau aktor bukan negara (non-state actor). 

Pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga beragama telah menjadi adab dalam menciptakan kedamaian. Semoga masukan Indonesia dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dapat dijadikan acuan mengatasi masalah Hindu Diaspora di berbagai negara.