Dalam upaya melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar melakukan tes urine kepada seluruh anggota DPRD Kota Denpasar, Rabu (15/1) di Kantor DPRD Kota Denpasar. 

[pilihan-redaksi]
Satu persatu wakil rakyat diminta kencing pada tabung kecil yang disediakan petugas BNN. Dari 45 anggota DPRD Denpasar, baru 28 anggota yang datang dan menjalankan tes urine.

Kepala BNN Kota Denpasar, AKBP Hagnyono mengatakan, pelaksanaan tes urine kepada para anggota DPRD Kota Denpasar ini bukan sebagai tindakan penyidikan dan sifatnya hanya pencegahan. Dimana  kegiatan ini dalam rangka mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan pemerintah. 

Pasalnya, mereka merupakan wakil rakyat yang menjadi panutan masyarakat. Pihaknya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa anggota dewan bersih dari narkoba. Selanjutnya akan disasar PNS untuk dites urine.

Pada tahun 2019 lalu, sedikitnya 1.800 PNS di Denpasar sudah mengikuti tes urine. Tahun ini pihaknya menargetkan 2.000 PNS mengikuti pemeriksaan tersebut.

Sementara salah Wakil DPRD Kota Denpasar, Wayan Mariyana Wandira setelah melaksanakan tes urine menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN Kota Denpasar ini. Yang mana DPRD kota Denpasar berkomitmen dalam pencegahan dan peredaran serta penyalah gunaan narkoba, dan tes urine ini merupakan salah satu cara pencegahan dari diri sendiri. 

“Sebagai wakil rakyat kita harus bisa memberikan contoh yang baik, kita saja bisa masa masyarakat tidak. Dan saya harapkan kepada BNN untuk tidak ragu mengumumkan hasil yang sesungguhnya agar kita tau semua dan terbuka. Jika memang ada hasil yang tidak sesuai, ya harus dikatakan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan artian semua harus trasparansi, misalnya jika memang ada yang mengomsumsi obat karena memang sakit dan saat di tes urine ditemukan kandungan yang mirip maka harus ada kelengkapan bukti dari dokter dan obat apa yang dikonsumsi dan itu juga BNN harus bisa menjelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman serta kejelasan.

“Ya saya harapkan selanjutnya tidak hanya anggota DPRD saja yang di tes urine melainkan juga para staf keseluruhan di lingkungan DPRD Kota Denpasar termasuk sopir maupun security agar semua terbebas dari obat-obatan terlarang. Dan untuk anggota-anggota yang belum bisa hadir agar bisa dilaksanakan tes kembali oleh BNN supaya tidak ada kesan menghindar, padahal memang tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang memang penting,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh anggota DPRD Denpasar  A.A. Ngurah Gede Widiada menyambut baik tes urine yang dilakukan BNN. Bahkan, pihaknya berharap tes urine ini dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari  tes urine terhadap 28 anggota DPRD Kota Denpasar yang hadir ternyata hasilnya semua negatif artinya tidak ada penyalah gunaan atau mengkonsumsi obat obatan terlarang atau narkoba dan sejenisnya.