Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengungkapkan kekecewaan atas pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait resolusi gencatan senjata di Gaza pada Jumat (8/12). Resolusi itu tak bisa diadopsi karena diveto AS.

Dalam pertemuan di New York itu, Riyad Mansour mengatakan hasil pemungutan suara itu "pembawa bencana." Dari 15 anggota DK PBB, 13 mendukung resolusi, AS dan Inggris sebagai anggota tetap memilih veto dan abstain.

"Ini sangat disesalkan dan membawa bencana," kata Riyad Mansour, seperti diberitakan UN News, Sabtu (9/12).

"Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah berharga, layak diselamatkan," ia menegaskan.

"Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana seseorang bisa membenarkan pembantaian seluruh rakyat?" ujarnya.

Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya. Anggota tetap DK PBB adalah AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis.

Dalam pengambilan suara, wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan rancangan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab adalah teks yang terburu-buru dan tidak seimbang.

"Itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret," ujar Robert Wood.

"Kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menanam benih bagi perang berikutnya," kata Wood.

AS sebelumnya menawarkan amandemen substansial terhadap rancangan tersebut, termasuk kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.

Sementara itu, Inggris memilih abstain karena resolusi itu tidak menyertakan kecaman terhadap Hamas yang melakukan serangan pada Israel.

"Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan perlu melakukannya dengan cara yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional sehingga serangan seperti itu tidak akan terjadi lagi," ucap Barbara Woodward selaku perwakilan Inggris di PBB.

Sedangkan Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan tidak berpidato di Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut. Namun, ia mengomentari resolusi gencatan senjata di Gaza melalui sebuah pernyataan.

"Gencatan senjata hanya akan mungkin terjadi jika semua sandera kembali dan Hamas hancur," kata Gilad Erdan.

Amerika Serikat lebih memilih diplomasinya sendiri dibandingkan DK PBB untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel untuk lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka melakukan pembalasan terhadap Hamas.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada "celah" antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

Israel telah membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong Palestina telah diusir dari rumah mereka.

Per Jumat (8/12), Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan 17.487 warga Palestina tewas akibat gempuran Israel, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.(sumber: cnnindonesia.com)