Guinea belum lama menjadi sorotan usai mendapatkan tiket untuk berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di babak playoff sebagai kualifikasi lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tersebut memiliki sejumlah peristiwa kelam yang berkaitan dengan kudeta militer.

Sebab, sosok yang kini memimpin Guinea merupakan salah satu pemimpin dari junta militer.

Lantas, bagaimana kondisi negara yang dijadwalkan untuk melawan Timnas Indonesia U-23 pada Kamis (9/5) mendatang?

Mamadi Doumbouya merupakan sosok utama dibalik kudeta yang ia lakukan pada 2021 terhadap Presiden Alpha Conde. Doumbouya disebut ingin menyelamatkan negaranya melalui kudeta itu terhadap seorang presiden yang dianggap 'tidak memenuhi janji-janji.'

Doumbouya pernah berpidato dalam rapat Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meyakinkan sejumlah negara anggota yang mengutuk kudeta yang dia lakukan.

"Pelaku kudeta bukan hanya orang yang mengangkat senjata untuk menggulingkan suatu rezim," ujar Doumbouya seperti dikutip dari Associated Press.

"Saya ingin kita semua menyadari fakta bahwa pelaku kudeta yang sebenarnya, yang paling banyak jumlahnya, adalah mereka yang menghindari kecaman - mereka adalah yang berbuat curang untuk memanipulasi teks konstitusi agar tetap berkuasa selamanya," tegas Doumbouya.

Doumbouya pun menggarisbawahi keterlibatan negara-negara Barat yang kerap menggolongkan tindakan kudeta sebagai hal yang buruk. Sebab, ia tidak melihat proyeksi ekonomi maupun politik yang baik di bawah kepemimpinan Presiden Alpha Conde.

Di bawah pemerintahan Alpha Conde, Guinea mengalami gonjang-ganjing politik dan sosial yang hebat. Sebab, Conde mengubah konstitusi negaranya demi bisa berkuasa selama 12 tahun lagi.

Alhasil, sejumlah warga yang menentang hal itu melakukan demonstrasi besar-besaran. Sebanyak 30 orang juga dikabarkan tewas akibat tindakan aparat kepolisian.

Keadaan Guinea di bawah junta militer

Kini, Guinea dipimpin oleh aktor militer yang melakukan sebuah kudeta terhadap pemerintahannya.

Negara yang sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan itu harus menghadapi sosok yang berlatar belakang militer.

Alhasil, Guinea mendapatkan sejumlah sanksi dari Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS). Sanksi tersebut melarang Guinea untuk melakukan hubungan dagang ke sesama anggota ECOWAS.

Namun, belum lama ini ECOWAS mencabut sanksi tersebut pada Februari lalu. Ini membawa angin segar bagi perekonomian Guinea yang sebelumnya terpuruk karena sanksi tersebut.

ECOWAS sebagai lembaga internasional pun kerap menekan Guinea untuk mendorong aspek demokratis seperti mengadakan pemilihan umum.

Kini, pemerintah junta yang dipimpin Doumbouya disebut telah membubarkan struktur pemerintahan sementara yang mengklaim kekuasaannya secara sepihak, seperti dilansir dari Reuters.

Hingga saat ini, belum ada kepastian lebih lanjut mengenai sosok pengisi kekosongan pemerintahan Guinea. Negara penghasil komoditas mineral terbesar kedua di dunia itu pun masih dipegang oleh Doumbouya dengan rencana pembentukan pemerintahan baru yang belum diumumkan. (sumber: cnnindonesia.com)