Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Inggris meningkatkan tekanan dengan memberlakukan sanksi baru terhadap Iran. Keputusan ini memperlihatkan renggangnya hubungan Barat dengan Teheran dalam beberapa bulan terakhir.

Sanksi yang diumumkan pada Senin (23/1/2023) ini diambil atas tindakan keras Teheran dalam menghadapi protes pascakematian wanita muda Kurdi Iran Mahsa Amini dalam tahanan polisi moralitas pada September 2022 lalu. Iran sendiri menuduh kekuatan Barat mengobarkan kerusuhan.

AS menjatuhkan sanksi pada Yayasan Koperasi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dan lima pejabat senior atau anggota dewannya, yakni Wakil Menteri Intelijen dan Keamanan Naser Rashedi dan empat komandan senior IRGC di Iran.

"Tindakan tersebut menargetkan pilar ekonomi utama IRGC, yang mendanai sebagian besar penindasan brutal rezim; serta pejabat keamanan senior yang mengoordinasikan tindakan keras Teheran di tingkat nasional dan provinsi," kata Departemen Keuangan AS, dikutip Reuters, dikutip Selasa (24/1/2023).

Washington menuduh IRGC terus menindak demonstrasi damai secara agresif dan mengatakan telah memainkan "peran utama dalam menekan protes melalui pelanggaran hak asasi manusia yang ekstensif."

Departemen Keuangan AS juga menuduh Yayasan Koperasi IRGC telah menjadi sumber korupsi dan mengatakan dana darinya telah mendukung petualangan militer IRGC di luar negeri.

"Bersama dengan mitra kami, kami akan terus meminta pertanggungjawaban rezim Iran selama itu bergantung pada kekerasan, persidangan palsu, eksekusi pengunjuk rasa, dan cara lain untuk menekan rakyatnya," kata Wakil Menteri Keuangan AS untuk terorisme dan intelijen keuangan, Brian Nelson, dalam sebuah pernyataan.

IRGC didirikan tak lama setelah Revolusi Islam 1979 untuk melindungi sistem pemerintahan ulama Syiah. Ini memiliki sekitar 125.000 militer yang kuat dengan unit angkatan darat, laut dan udara, dan memimpin milisi agama Basij yang sering digunakan dalam tindakan keras.

Sementara itu, UE memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 30 pejabat dan organisasi Iran, termasuk unit Pengawal Revolusi. UE menyalahkan mereka atas tindakan keras brutal terhadap pengunjuk rasa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Menteri luar negeri dari 27 negara anggota UE menyetujui sanksi tersebut pada pertemuan di Brussels. Sanksi-sanksi itu menargetkan unit-unit dan pejabat senior IRGC di seluruh Iran, termasuk di daerah-daerah berpenduduk Sunni di mana tindakan keras negara dilakukan secara intensif, menurut daftar yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi UE.

Sanksi baru dijatuhkan kepada 18 orang dan 19 entitas. Mereka yang ditargetkan tidak dapat melakukan perjalanan ke UE, dan aset apa pun yang mereka miliki di dalam blok tersebut dapat dibekukan.

Inggris juga memberlakukan sanksi terhadap lebih banyak individu dan entitas Iran atas "penindasan brutal" negara itu terhadap rakyatnya.

Sanksi tersebut termasuk pembekuan aset pada Wakil Jaksa Agung Iran Ahmad Fazelian, yang menurut kantor luar negeri Inggris bertanggung jawab atas sistem peradilan yang tidak adil dengan menggunakan hukuman mati untuk tujuan politik.

Kiyumars Heidari, panglima tertinggi pasukan darat Iran; Hossein Nejat, wakil komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC); Pasukan Perlawanan Basij dan wakil komandannya, Salar Abnoush; Yayasan Koperasi Basij, terkait dengan milisi Basij; dan Qasem Rezaei, wakil komandan pasukan penegak hukum Iran, juga dikenai sanksi.

Inggris sekarang telah memberlakukan 50 sanksi baru terhadap Iran sejak kematian Amini, kata kantor luar negeri.

Hubungan Iran dengan Barat telah memburuk sejak pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 menemui jalan buntu. Hubungan dengan Barat makin memburuk setelah Iran mendukung perang Rusia di Ukraina.(sumber: cnbcindonesia.com)