Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengajak masyarakat untuk menghadapi digitalisasi guna meningkatkan daya saing kabupaten Buleleng.

Di era disrupsi hampir seluruh kegiatan manusia digantikan mesin. Begitu juga dengan sistem pemerintahan. Beberapa kegiatan administrasi tidak lagi menggunakan kertas, melainkan dicatat secara digital. 

Potensi pengembangan Buleleng ke arah digitalisasi terus dilirik Pj Bupati Ketut Lihadnyana. Apalagi Turyapada Tower untuk penunjang teknologi komunikasi sedang dibangun Pemerintah Provinsi.

Hal itu diungkapkan Pj Lihadnyana ditemui usai membuka Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD Buleleng Tahun 2024 dan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 di Gedung Mr I Gusti Ketut Pudja Selasa (7/2). Agar Kabupaten Buleleng memiliki daya saing, ada empat poin dalam teori disrupsi yang harus bisa diantisipasi. 

Antara lain Speed yaitu perubahan yang begitu cepat; Self yaitu dukungan dari pihak lain untuk membangun Buleleng; Surprise yaitu perubahan yang tiba-tiba; dan Sudden Shift yaitu hentakan perubahan yang begitu keras apabila perubahan tersebut tidak mampu ditangkap. 

Merujuk pada tema Forum Komunikasi Publik kali ini yaitu Peningkatan Produktifitas untuk Penguatan Daya Saing maka yang pertama perlu digarap yakni sumber daya manusia. 

“Setelah SDM siap maka kita tidak bisa lepas dari tuntutan perubahan lingkungan strategis yaitu digitalisasi,” ungkap Ketut Lihadnyana.

Digitalisasi tentunya membutuhkan kesiapan sarana prasarana. Model semacam itu tentu bisa dikolaborasikan dengan berdirinya Turyapada Tower. 

“Yang akan kami lakukan adalah membangun taman pendidikan digital agar ada ciri khas Buleleng. Tapi kita siapkan dulu SDM, sistem kerja, dan pemanfaatan Turyapada Tower dengan akses internetnya yang kuat,” jelasnya.

Sebuah digitalisasi menurut Lihadnyana akan memberikan dorongan pada percepatan pelayanan. Digitalisasi juga akan menyajikan akuntabilitas dan transparansi karena bukti terekam secara digital. 

“Saya harap Buleleng bisa seperti itu kedepan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Buleleng meraih nomor dua di Bali. Berarti pelayanan publik semakin baik,” tutupnya.