Ketua Dewan Penasehat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Jusuf Hamka membantah klaim Ketua Umum Perindo Hary Tanoe (HT) soal masyarakat Tionghoa akan mendukung calon presiden (capres) yang dijagokan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024.

Sebagai orang Tionghoa, Jusuf mengatakan tidak pernah memberikan kuasa untuk mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa diwakili oleh seseorang untuk mendukung capres tertentu. Menurutnya, masyarakat Tionghoa tersebar di berbagai partai politik, sehingga tidak mungkin masyarakat Tionghoa ingin diwakili oleh seseorang saja.

Jusuf juga mengaku telah berbicara via telepon dengan Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wilianto Tanta guna mengklarifikasi klaim yang telah dilayangkan sebelumnya.

"Jusuf Hamka mewakili Ketua PSMTI Wilianto karena tidak berani untuk berbicara. Saya sudah telepon pada Selasa (16/5) sore kami bicara kurang lebih bicara 15 menit 7 detik," ungkap Jusuf Hamka kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5) malam.

Lantas, dia menceritakan isi percakapannya dengan Wilianto. Kata Jusuf, Wilianto mengaku tak pernah memberikan kuasa kepada Hary Tanoe untuk mengeluarkan pernyataan atas nama PSMTI. Terlebih, organisasi tersebut merupakan organisasi sosial, bukan politik.

"Saya marahi ketua PSMTI 'Kamu jangan pakai-pakai nama warga Tionghoa'. Dia (Wilianto) minta-minta maaf, bukan dia, dan dia tidak juga pernah memberikan wewenang kepada Hary Tanoe untuk bicara atas nama PSMTI walaupun dia (Hary) penasehat," katanya.

"Jadi, statement apapun harus dari ketua umum. Kedua, organisasi PSMTI bukan organisasi politik, ini organisasi sosial dan tidak dibenarkan untuk membicarakan politik atau cawe-cawe di politik," tambah Jusuf Hamka.

Ia menekankan tetap menghormati Jokowi. Namun tidak benar bahwa masyarakat Tionghoa akan mengikuti pilihan Jokowi di Pilpres 2024.

"Pak Jokowi orang baik. Tapi bukan berarti pilihan pak Jokowi harus diikuti oleh masyarakat Tionghoa, ini salah kaprah kalau begini dan menjerumuskan orang-orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa, yang cuma diklaim seolah-olah Hary Tanoe mewakili orang-orang Tionghoa," sambung dia.

"Pernyataan yang telah disampaikan Hary Tanoe itu ngawur dan membuat resah masyarakat Tionghoa," tambahnya.

Lebih lanjut, Jusuf Hamka meminta agar politikus-politikus Tionghoa untuk tidak mengklaim ataupun menyeret masyarakat Tionghoa dalam kegiatan berpolitik jelang Pilpres 2024.

"Politik merupakan hak individu masing-masing. Berpolitik dengan elegan dan santun tanpa mengklaim," demikian Jusuf Hamka.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Wilianto untuk mendapatkan konfirmasi. Namun belum direspons hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, Pembina PSMTI Hary Tanoesoedibjo mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung capres jagoan Presiden Jokowi.

Menurut Hary Tanoe, masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi. Selain itu, mereka juga akan mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024.

"PSMTI juga menegaskan ingin sekali siapa pun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung juga oleh PMSTI," kata Hary Tanoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/5).

Pemilik media MNC Group itu menjelaskan PSMTI ingin ada keberlanjutan pembangunan setelah era Jokowi. Mereka ingin presiden berikutnya meneruskan pembangunan di bidang ekonomi dan politik. 

Hary Tanoe tak menyebut nama ataupun kriteria capres pilihan masyarakat Tionghoa. Ia berkata pilihan masyarakat Tionghoa bakal sesuai preferensi Jokowi.

"Secara implisit memang seperti itu, apa yang didukung beliau pasti didukung PSMTI," ujar Hary.

Hary Tanoe kembali menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/5). Mereka menggelar pertemuan empat mata sejak pagi. Setelah pertemuan itu, para anggota PSMTI datang ke Istana. Hary Tanoe mendampingi kelompok itu untuk bersilaturahmi dengan Jokowi.(sumber: cnnindonesia.com)