Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan operasi militer Israel menewaskan sedikitnya 73 orang sehari sebelum gencatan senjata selama empat hari berlaku efektif pada 24 November 2023.

Lebih dari 1,7 juta orang di Gaza, atau hampir 80 persen populasi, diperkirakan menjadi pengungsi, dengan hampir 896.000 pengungsi berlindung di 99 fasilitas di wilayah selatan.

OCHA mencatat bahwa Israel meningkatkan serangan udara, darat, dan lautnya 24 jam sebelum gencatan senjata, memicu pertempuran darat dengan pejuang Palestina Hamas di utara Wadi Gaza dan Wilayah Tengah.

Seperti dilansir Dawn, dalam salah satu insiden paling mematikan pada 23 November lalu, sebuah sekolah di Jabalia terkena serangan udara, dilaporkan menewaskan 27 orang dan melukai 93 lainnya.

Selain itu, terdapat dua bangunan tempat tinggal di kota Rafah yang terkena serangan, yang mengakibatkan total 14 korban jiwa, termasuk enam anak.

Di kamp Nuseirat, warga Israel dilaporkan meledakkan dua mobil, yang mengakibatkan 11 korban jiwa, di mana sebagian besar korbannya adalah anak-anak.

Laporan PBB juga memasukkan perkiraan Kantor Media Pemerintah (GMO) di Gaza, yang menunjukkan bahwa lebih dari 14.800 orang telah terbunuh hingga 23 November 2023, termasuk sekitar 6.000 anak-anak dan 4.000 wanita.

Karena terbatasnya ruang di tempat penampungan di bagian selatan, sebagian besar pengungsi laki-laki dan anak laki-laki yang lebih tua tidur di luar ruangan.

Di Khan Younis, beberapa ratus keluarga pengungsi ditampung di tenda-tenda di luar tempat penampungan UNRWA. Laporan tersebut menyoroti peningkatan penyakit menular di tempat penampungan pengungsi, karena kepadatan penduduk dan kondisi sanitasi yang buruk.

Laporan OCHA menyebutkan bahwa beberapa ribu warga Palestina berusaha pindah dari daerah selatan Wadi Gaza ke utara pada tanggal 24 November 2023, meskipun ada peringatan militer Israel untuk tidak kembali.

Seorang pria yang diwawancarai di titik persimpangan menyebutkan kelaparan sebagai alasan utama untuk meninggalkan wilayah utara, karena tempat penampungan di wilayah selatan tidak menerima bantuan makanan selama berminggu-minggu.

Badan PBB tersebut juga mengamati pergerakan anak-anak tanpa pendamping dan keluarga terpisah dalam beberapa hari terakhir, dan lembaga kemanusiaan memberikan bantuan, termasuk pendaftaran kasus anak-anak tersebut.(sumber: cnnindonesia.com)