Nyaris saja, ratusan nelayan di Buleleng melakukan aksi unjuk rasa yang dipicu akibat penolakan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atas pembelian BBM oleh para nelayan tersebut. 

Melalui pesan singkat di WhatsApp ajakan unjuk rasa ke SPBU dengan cepat menyebar dan membangunkan solidaritas para nelayan.

”Di mohon untuk seluruh anggota dolphin, snorkeling Segare Wangi agar meluangkan waktunya hadir di acara Demo masalah BBM di SPBU Pertamina Desa Tukadmungga mulai jam 2 siang. Undangan tembusan kepada seluruh kelompok nelayan se Kabupaten Buleleng akan mengadakan Demo di masing SPBU setempat. Suksema”.

Emosi anggota kelompok nelayan di Kawasan Wisata Lovina akhirnya bisa diredam setelah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (KPP) Kabupaten Buleleng, I Gede Putra Aryana bersama Camat Buleleng, I Made Dwi Adnyana, Jumat 17 Maret 2023 turun tangan dan menemui perwakilan kelompok nelayan dari Desa Tukadmungga, Anturan, Pemaron, Banyualit  dan Kalibukbuk didampingi Kepala Desa Tukadmungga Putu Madia bersama Bhabibkambtibmas dan Babinsa setempat.

Melalui pertemuan yang berlangsung di Kawan Pantai Desa Tukadmungga, sejumlah kelompok nelayan mengurungkan niatnya dan keluhan nelayan langsung diakomodasi untuk kemudahan mendapatkan BBM jenis Pertalite.

Kadis KPP Buleleng Putra Aryana menyebutkan, pihaknya sejak tahun 2022 oleh Kementrian ESDM telah diberikan kewenangan menerbitkan rekomendasi untuk nelayan terkait pembelian BBM jenis pertalite sehingga selama ini pembelian BBM oleh nelayan berlangsung seperti biasa karena cukup menunjukkan kartu nelayan.

“Setiap hari kami terbitkan rekomendasi untuk nelayan. Namun selama ini di SPBU ini (Anturan) membolehkan dengan menunjukkan kartu nelayan. Namun hari ini tiba-tiba aturannya dirubah sehingga membuat nelayan kelabakan,” ujar Putra Aryana.

Putra Aryana mengatakan, permasalahan penolakan yang dilakukan SPBU sudah diselesaikan dan pihaknya siap menerbitkan rekomendasi untuk kebutuhan nelayan membeli BBM. 

”Dari pada gradag grudug (unjuk rasa) yang dapat merusak citra pariwisata Buleleng  lebih baik kita duduk bareng dan bersyukur masalahnya dapat dituntaskan,” tegas Aryana.

Ketua Kelompok Nelayan KUB Dharma Samudra Tukadmungga, Ketut Heri Susanto mengatakan, pihak SPBU Desa Anturan secara sepihak melarang para nelayan membeli BBM. Padahal sebelumnya tidak ada masalah karena sudah 7 kali membeli dengan membawa surat rekomenadsi dari DKPP Buleleng. 

”Kalau tidak bisa membeli artinya kami tidak bisa melaut. Begitu mendapat laporan saya berkoordinasi dengan Kepala Desa Tukadmungga dan diteruskan kepada Bhabibkambtibmas dan dinas terkait,” kata Heri Susanto.

Heri Susanto menegaskan, BBM merupakan komponen utama nelayan untuk melaut, jika tidak ada BBM, sama dengan tidak makan. Alasan pihak SPBU para nelayan diharuskan membawa surat rekomendasi dari DKPP Buleleng. Padahal telah 7 kali menyerahkan surat tersebut dan sesudahnya tidak pernah ada masalah.

”Surat rekomendasi selama ini dibawa kemana? Petugas SPBU malah dengan enteng menjawab itu urusan atasannya. Karena ada penolakan hari ini anggota nelayan tidak ada yang melaut karena tidak memiliki ketersediaan BBM. Bahkan ada yang mensiasatinya dengan menggunakan sepeda motor dan terisi hingga 10 liter,” papar Heri.

Heri Susanto juga menyayangkan sikap petugas SPBU yang tebang pilih, dimana sering kali nelayan dipersulit sementara pembeli lain bermotor dengan menggunakan jerigen sangat mudah mendapatkan BBM.

”Penglihatan saya sendiri dan banyak yang lain, pembeli pengoplos bahkan hingga bawa colt pick up diberikan.Sementara nelayan hanya dijatah 5 liter dan bahkan hari ini sama sekali tidak diberikan.Apa perbedaan nelayan dengan mereka,” ujar Heri Susanto.

Kesulitan mendapatkan BBM bagi para nelayan diharapkan dapat dituntaskan sehingga kegiatan yang dilakukan untuk melaut maupun wisata bahari dapart berjalan dengan normal, selain itu juga diharapkan pengawasan secara ketat dilakukan pihak-pihak terkait untuk distribusi BBM.