KKP Serahkan Laporan Pelanggaran HAM di Timor Leste

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

KKP Serahkan Laporan Pelanggaran HAM di Timor Leste

Nusa Dua

Selasa, 15 Juli 2008, 11:31 WITA Follow

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Secara resmi Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP, Selasa (15/7) menyerahkan laporan hasil kerja mereka kepada pemimpin kedua negara, Indonesia-Timor Leste. Laporan ini merupakan hasil kerja KKP mengenai pengungkapan pelanggaran HAM di Timor-Timor tahun 1999 yang dikerjakan sejak Agustus 2005.

Sebelum acara penyerahan dilakukan, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Presiden Demokratik Timor Leste (RDTL) Ramos Horta melakukan pertemuan bilateral, usai pertemuan bilateral, laporan tersebut akan diserahkan oleh KKP.

Dalam ringkasan laporan setebal 12 halaman yang beredar di wartawan, terungkap dalam laporan tersebut bahwa terjadi pelanggaran HAM Berat, baik yang dilakukan oleh TNI-Polri maupun oleh koalisi pro kemerdekaan.

Pelanggaran HAM yang dimaksud diantaranya berupa pemerkosaan, penyiksaan hingga penindasan. Menurut rencana, setelah menerima laporan dari KKP kedua kepala pemerintahan akan menandatangani "Join Statement" atau pernyataan bersama.

Pernyataan bersama ini sebagai tidak lanjut dari rekomendasi hasil kerja KKP. Sejak awal KKP diberikan mandat untuk meninjau kembali semua bahan tentang pelanggaran HAM di Timor Leste tahun 1999. KKP juga diberikan mandat menguji dan menetapkan laporan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timor.

Laporan yang dibuat KKP merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dinilai terlibat dan mengetahui kasus pelanggaran yang terjadi di Timor-Timor tahun 1999.

Sampai saat ini ada beberapa isu menarik, diantaranya, adanya usaha Indonesia untuk menghindari proses hukum yang lebih lanjut ke pengadilan internasional setelah proses penyerahan dokumen dari KKP ini. (mlt)