Bali Alami Dualisme Pemerintahan Desa

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Bali Alami Dualisme Pemerintahan Desa

Sabtu, 21 Agustus 2010, 10:03 WITA Follow

image.google.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Berdasarkan pemantauan Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan masyarakat Bali hampir seluruh desa di Bali mengalami dualisme pemerintahan desa antara desa dinas dan desa adat.

Kondisi ini menyebabkan kebingungan di masyarakat dalam pengurusan proses adminitrasi maupun pelaksanaan aturan di desa. Apalagi selama ini satu desa adat belum tentu merupakan bagian dari satu desa dinas. Bahkan di beberapa desa terdapat satu desa adat yang terdiri dari beberapa desa dinas ataupun sebaliknya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan masyarakat Nyoman Silanawa pada keterangannya di Denpasar, Sabtu (21/8) menyatakan dualisme kepemimpinan desa ini sering menyebabkan konflik yang berujung pada pemekaran desa adat ataupun desa dinas.

Menurut Silanawa tatangan saat ini adalah menciptakan harmonisasi antara keberlanjutan desa adat dan desa dinas. Mengingat disatu sisi desa adat memiliki awig-awig atau aturan adat, sedangkan desa dinas mengimplementasikan kebijakan perundang-undangan.

Disatu sisi ada hukum adat, tapi kita harus menghormati hukum adat, namun ketika orang lain masuk ke desa tersebut belum tentu dapat dikenakan hukum adat setempat, karena adatnta berbeda, tegas Nyoman Silanawa.Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan masyarakat Nyoman Silanawa menegaskan peran desa adat di Bali sangat penting dan dominan karena berhubungan dengan budaya dan agama masyarakat Bali.

Sedangkan Desa dinas memiliki peran dalam pelaksanaan program-program pemerintah sehingga tidak mungkin menghapuskan fungsi dari salah satu desa.