Merasa Dizalimi, Pemilik Toko Plaza Amata Kompak Lawan Alam Sutera
Senin, 8 Juni 2015,
18:00 WITA
Follow
bebekbengiljimbaran/bbn
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BADUNG.
Merasa tertindas oleh manajemen baru GWK (Garuda Wisnu Kencana) dibawah investor PT Alam Sutera Realty (ASR) Tbk milik pengusaha besar The Nin King, perkumpulan pemilik toko Plaza Amata di kawasan GWK, melakukan perlawanan dan menyampaikan permasalahannya ke sejumlah pejabat tinggi pusat maupun daerah.
Pengaduan diantaranya disampaikan ke Presiden, DPR RI dan DPD RI, Mendagri, Menteri Pariwisata, Komnas HAM, DPRD Bali, Gubernur Bali, DPRD Badung, Bupati Badung dan PHDI Bali, serta instansi lainnya, guna meminta mereka turun tangan.
Sejak PT ASR Tbk masuk di GWK beberapa tahun ini, pemilik toko gerah karena dilarang menggunakan akses fasilitas sosial yang ada. Padahal sebelumnya, sejak membeli toko pada tahun 2000-an, mereka bisa mengakses tanpa hambatan. Yang juga dinilai merugikan, manajemen GWK dibawah PT ASR Tbk membangun tembok di sisi barat dan timur kompleks Plaza Amata, sehingga merugikan pemilik toko yang sudah dilarang menggunakan jalan.
Di pihak lain, janji-janji investor untuk mewujudkan patung GWK tuntas dalam 5 sampai 7 tahun, belum kunjung menunjukkan kenyataan. Padahal, sebelum masuknya PT ASR Tbk di GWK, tidak pernah ada larangan menggunakan fasilitas sosial, karena pembelian toko di Plaza Amata memang termasuk fasilitas sosial. Dimana-mana perusahaan properti menjual propertinya sudah termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosialnya, tidak pernah ada kasus seperti yang dilakukan PT ASR Tbk terhadap pemilik toko Plaza Amata.
Hal itu dinyatakan Ketua Perkumpulan Pemilik Toko Plaza Amata Hendra Dinata, didampingi Wakil Ketua Sudiarta Indrajaya, Sekretaris Handy Prasetya dan Direktur Utama Budi Kuswahjudi selaku Direktur Utama PT Bhavana Indonesia, developer yang diberi kuasa mengelola pertokoan Plaza Amata, dalam jumpa pers dengan media di Denpasar, Senin (8/6).
Ikut hadir advokat senior Wayan Sudirta,SH didampingi Made Dewantara Endrawan, SH dan Putu Wirata Dwikora, SH, selaku kuasa hukum Putu Agus Antara, Direktur PT MGK (Marga Giri Kencana). PT MGK adalah perusahaan yang secara moral turun tangan untuk membela kepentingan pemilik toko, berhadapan dengan manajemen GWK yang dirasakan menindas.
"Saya tertarik dan terpanggil untuk membela PT MGK karena di GWK itu ada banyak masalah yang menjadi konsen umum kita bersama. Pertama, soal pariwisata Bali yang harus dijaga oleh siapapun, termasuk investor yang datang ke Bali. Kedua, masalah tenaga kerja dan lapangan kerja karena dari 200-an toko yang ada, bila beroperasi bisa menyerap setidaknya 600 tenaga kerja. Ketiga, masalah budaya, karena budaya yang bernafaskan agama Hindu itulah ikon pariwisata.
GWK bisa jadi magnet pariwisata nasional dan internasional karena budaya. Keempat, kekuatan adat dan desa adat, yang di sekitar GWK itu masih hidup dan harus jadi kepedulian investor GWK. Kelima, pengusaha lokal, putra daerah yang membeli toko karena komit membangun GWK untuk jadi destinasi wisata internasional,"kata Wayan Sudirta, advokat yang Anggota DPD RI 2004-2014.
Karena lima alasan itulah Sudirta bersedia membela pemilik toko Plaza Amata secara cuma-cuma. Katanya, mereka sudah menderita selama 13 tahun, berharap patung GWK berdiri megah, ekonomi berkembang dan pertokoannya laku. Namun, yang dialami justru penderitaan, terutama setelah masuknya PT ASR Tbk. Mendukung keluhan para pemilik toko yang bersurat sampai ke Presiden, Sudirta mengingatkan PT
ASR Tbk agar baik-baik mencari solusi, duduk bersama secara dewasa, agar semua pihak mendapat keuntungan.
"Kalau Alam Sutera milik pengusaha besar semacam The Nin King masuk GWK justru terkesan membunuh pengusaha kecil, menimbulkan konflik dengan lingkungan sekitar, programnya menyimpang dari visi dan misi budaya ketika GWK dibangun, kita akan minta direkomendasikan agar GWK dicarikan investor lain yang paham budaya dan mampu memberi solusi.
Apalagi pembangunannya tertunda-tunda. Pasti masih banyak investor yang bersedia membangun GWK tanpa menghancurkan pedagang kecil, yang berdarah-darah ketika bersedia membeli toko setelah ekonomi Bali kolaps karena bom Bali tahun 2001. GWK itu nama yang sakral, karena ada nama Wisnu di dalamnya, jadi tidak baik kalau pembangunannya penuh konflik dan mengganggu pariwisata Bali," imbuh Sudirta.
Berita Badung Terbaru
Reporter: bbn/rls
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
