DPR Minta Pemerintah Kecam Myanmar
Senin, 4 September 2017,
16:00 WITA
Follow
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy. [ist]
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Beritabali.com, Jakarta. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendesak Pemerintah Indonesia mengeluarkan kecaman keras kepada pemerintahan Myanmar karena membiarkan terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
"Secara tidak langsung dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan di Myanmar, sedangkan dilakukan secara langsung yaitu oleh kekuatan militer di negara tersebut," katanya lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/9/2017).
[pilihan-redaksi]
Menurutnya sebagai langkah responsif, pemerintah Indonesia perlu memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, meminta penjelasan situasi sebenarnya di Myanmar. Langkah diplomatis lainnya adalah mengusir pulang Dubes Myanmar untuk Indonesia, sebagai langkah diplomatis awal sebelum mempberinisiasi melakukan langkah-langkah responsif yang lain.
"Jika terbukti Pemerintah Myanmar membiarkan bahkan militer Myanmar sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dalam bentuk genoside, maka Indonesia harus meminta ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN sekaligus menerapkan sanksi politik dan ekonomi," ujarnya.
Politisi PKB itu juga mendesak Pemerintah Indonesia menggalang simpati Internasional di ASEAN, OKI, Asia-Afrika dan dunia dengan menyiapkan usulan/ draft yang komprehensif berkenaan dengan sanksi terhadap pemerintah Myanmar yang dinilainya sebagai rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan.
Menurut Lukman, tuduhan sampai kepada rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan, tentunya harus diawali dengan sebuah tim independen di bawah PBB melakukan investigasi langsung dan penyelidikan ke Myanmar.
"Pemerintah Indonesia bisa menggalang persiapan kekuatan militer bersama dengan negara2 ASEAN lainnya, untuk dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian," katanya.
Lukman mengatakan DPR RI akan segera membahas masalah ini, diawali dengan memanggil Dubes Indonesia untuk Myanmar terlebih dahulu.
Selanjutnya menurut dia, akan dilakukan Rapat dengar pendapat dengan saksi-saksi dari masyarakat, dan pihak BIN untuk mendapat gambaran secara jelas tentang tragedi Rohingya tersebut.
"Kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut, DPR segera mengeluarkan sikap dan memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis dan responsif," ujarnya.
Aksi kemanusiaan Dia juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) segera menggalang aksi kemanusiaan untuk membantu etnis Rohingya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyesalkan kembali meningkatnya kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar dan mengakibatkan ratusan warga etnis Rohingya tewas dalam krisis kemanusiaan tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang ikut ambil bagian dalam upaya menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang sempat memanas pada Oktober 2016.
"Indonesia negara pertama yang merespons kejadian pada Oktober tahun lalu. Sekarang, Indonesia juga adalah negara pertama yang merespons kekerasan kepada Rohingya yang kembali terjadi," kata Retno di Jakarta, Minggu.
Karena itu, menurut Retno, Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan krisis kemanusiaan kembali terjadi di Negara Bagian Rakhine yang membuat ribuan etnis Rohingya mengungsi ke negara lain. [bbn/idc/wrt]
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
