Beritabali.com, Klungkung. Pemerintah daerah (Pemda) Klungkung berencana untuk mewajibkan semua toko modern di Klungkung menjual garam Kusamba. Sebagai tindaklanjut Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta telah meminta Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk menghitung kebutuhan pasar terhadap garam, serta konsumsi garam oleh PNS seperti pada distribusi beras lokal selama ini.

[pilihan-redaksi]
“Selama ini toko modern belum maksimal berpartisipasi menjual produk lokal Klungkung. Padahal produk lokal kita kualitasnya tidak kalah dengan produk luar, nanti saya akan siapkan lebih dulu perangkat hukumnya,” kata Suwirta dalam pertemuan di ruang rapat kantor Bupati Klungkung pada Rabu (11/7/2018).

Kepada Dinas Kesehatan, Bupati Suwirta perintahkan untuk melakukan penelitian terhadap garam beryodium Kusamba, apakah lolos uji kesehatan dan layak untuk dipasarkan. Serta mengawasi kandungan yodium pada garam sudah sesuai standar yang ditentukan.

Pada sisi lain, Bupati Suwirta meminta Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan (KPP) untuk segera menggelar sosialisasi Program Pengembangan Garam Kusamba dengan mengundang warga dua Desa yakni Pesinggahan dan Kusamba. Serta melibatkan pihak Kantor Pertanahan untuk mengetahui keberadaan lahan milik pemerintah disekitar lokasi penggaraman untuk dimohonkan menjadi lahan penggaraman.

Akibat adanya berbagai kendala dan kurang optimalnya kinerja Tim Pokja Pengembangan Garam Kusamba menyebabkan program pengembangan garam kusamba menjadi terhenti. Sejumlah permasalahan yang dihadapi Pokja tanpa tindaklanjut dan tidak dilaporkan ke Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.  

“Semua persoalan dilapangan sebenarnya mudah dan bisa diselesaikan jika semua anggota TIM Pokja mau bekerja dan berinovasi dalam meyelesaikan masalah serta tetap aktif berkomunikasi dengan saya. Seharusnya ketika saya cuti Pilkada, tim tetap bekerja dan bekomunikasi dengan saya ketika terjadi masalah,” ujar Bupati Suwirta dengan nada kecewa.

[pilihan-redaksi2]
Dalam pemaparannya Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Wayan Durma mengakui sejumlah permasalahan ditemuinya dalam melaksakan program ini. Diantaranya bantuan mesin pompa pada tahun 2017 yang berjumlah 17 unit hanya terpasang 7 unit. Sisanya sebanyak 10 unit belum terpasang akibat kondisi laut yang tidak surut serta lahan pantai yang berkurang akibat terkena abrasi.

Sementara itu Kadis Tenaga Kerja dan Perindustrian Gede Kesumajaya mengaku pihaknya masih mengalami kendala dalam mengeringkan serta membuat garam lebih halus. Untuk itu dirinya sudah menganggarkan pengadaan mesin pengering/dryer  dan mesin pencacah yang sudah dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2018.

“Untuk pengadaan mesin pencacah dan pengering  akan kami upayakan pengadaannya APBD Perubahan tahun 2018,” kata Kesumajaya.[bbn/rlsklk/mul]