Badan Pusat Statistik mengumumkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2019 mencapai 74,92. Nilai ini meningkat sebesar 2,53 poin dari tahun sebelumnya  yang tercatat sebesar 72,39. 

[pilihan-redaksi]
Indeks Demokrasi menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Apakah kenaikan ini dapat dimaknai sebagai kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia? Mengingat tahun 2019 merupakan tahun dimana pesta demokrasi terbesar digelar untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

Tahun 2020 juga merupakan tahun politik karena sebentar lagi kontestasi untuk memilih kepala daerah serentak akan digelar di 270 wilayah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di seluruh Indonesia. Indeks Demokrasi dapat menjadi gambaran situasi menyambut pesta demokrasi jilid II yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Berikut beberapa fakta terkait meningkatnya angka IDI 2019.

1. Indeks Komposit

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI dihitung dengan mempertimbangkan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. 

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: review surat kabar lokal; review dokumen (Perda, Pergub, dll);  Focus Group Discussion (FGD); dan wawancara mendalam.  Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0-100. Dalam skala ini, 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. 

Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0-100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada tahun 2019 tercatat bahwa nilai IDI masuk ke dalam kategori sedang.

2. Dua dari tiga aspek penghitungan IDI meningkat

Aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan masing-masing 4,92 poin dan 3,98 poin. Peningkatan kedua aspek tersebut berhasil mendongkrak IDI, sementara itu aspek Kebebasan sipil tercatat sebagai satu-satunya aspek yang mengalami penurunan sebesar 1,26 poin. Aspek Kebebasan Sipil disusun oleh 4 variabel, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. 

Pada aspek Kebebasan Sipil nilai tertinggi dicapai oleh Provinsi Kalimantan Utara sebesar 96,60 dan terendah tercatat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 56,58 yang artinya terdapat kesenjangan sebesar 40,02 poin. Dengan demikian gambaran kualitas kebebasan sipil antar provinsi di Indonesia sangat bervariasi.

3. Hanya satu dari 11 variabel yang berkategori buruk

Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (56,72) masuk ke dalam kategori buruk. Meskipun demikian capaian ini naik 2,44 poin dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 54,28. Pada variabel ini diperhitungkan indikator demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan dan indikator kritikan atau masukan masyarakat mengenai penyelenggaran pemerintahan. 

Capaian ini diakibatkan oleh tarikan oleh indikator demokrasi mogok yang bersifat kekerasan yang mencapai 34,91 pada tahun 2019 meskipun indikator lainnya telah mencapai nilai 78,53. Variabel ini merupakan bagian dari aspek hak-hak politik. Walaupun dari sisi variabel masuk ke dalam capaian kategori buruk, secara nasional komponen aspek hak-hak politik sudah mencapai kategori sedang. 

4. Provinsi DKI Jakarta peringkat pertama 

IDI tertinggi tercatat di Provinsi  DKI Jakarta dengan capaian sebesar 88,29 dan terendah tercatat di Provinsi Papua Barat dengan capaian 57,62. Dengan demikian artinya ada kesenjangan sebesar 30,67 poin antara provinsi yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Kesenjangan yang sangat lebar antara indeks tertinggi dan terendah baik secara keseluruhan maupun pada tiap-tiap aspek mengindikasikan adanya perbedaan kualitas demokrasi yang besar antar provinsi di Indonesia.

5. Peningkatan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peningkatan nilai IDI tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan lompatan sebesar 9,89 poin dari 71,27 pada tahun 2018 menjadi 81,16 di tahun 2019 sehingga naik dari kategori sedang menjadi kategori baik. Dari 34 provinsi di Indonesia ada sebanyak 7 provinsi yang memiliki IDI masuk ke dalam kategori baik yaitu DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan DKI Jakarta.

6. Capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Dinamika kehidupan berdemokrasi Indonesia tercermin dari nilai IDI selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2009 nilai IDI tercatat sebesar 67,30. Pergerakan nilai IDI cenderung fluktuatif hingga paling rendah tercatat sebesar 62,63 di tahun 2012. Peningkatan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2014 dengan capaian sebesar 73,04  atau meningkat 9,32 poin dari tahun 2013. 

Peningkatan tersebut merupakan lompatan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Nilai IDI pada tahun 2019 nyaris mencapai target dalam RPJMN yang dipatok pada level 75,00. Meskipun masih kurang 0,08 poin dari nilai yang ditetapkan dalam RPJMN, nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 merupakan capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Tahun 2019 merupakan momen bersejarah dalam kehidupan berdemokrasi Indonesia karena diadakannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Kenaikan nilai Indeks Demokrasi Indonesia dapat dipandang kemajuan pada sebagian besar aspek-aspek kehidupan berdemokrasi di Indonesia baik yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi maupun aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. 

Meskipun demikian, dinamika kehidupan demokrasi perlu diantisipasi dengan persiapan matang menyambut kontestasi di tahun 2020. IDI hanyalah salah satu tolak ukur yang menggambarkan fluktuasi pergerakan aspek-aspek penting dalam kehidupan berdemokrasi. Interpretasi nilai IDI harus dilihat secara komprehensif bukan parsial. Upaya menjamin kehidupan berdemokrasi yang lebih baik harus selalu diupayakan bersama. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk Indonesia Maju.

I Gede Heprin Prayasta
Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Udayana