Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Hajah Sitti Rohmi Djalillah menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021 di sidang paripurna DPRD NTB, Senin (16)11). 

Rancangan yang mencakup tiga komponen penting dan enam arah kebijakan meningkatkan nilai tambah tersebut menjadi target prioritas pembangunan NTB di tahun 2021. Dalam penjelasannya di sidang paripurna dewan, Wagub Ummi Rohmi menjelaskan tiga komponen penting yang dimaksud. 

Antara lain Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pemerintah NTB juga menargetkan enam arah kebijakan yang dapat meningkatkan nilai tambah. Yaitu pertanian, agribisnis, industri, pariwisata, investasi, serta penguatan sistem kesehatan daerah.
Wagub Ummi Rohmi memaparkan pendapatan daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 5,473 triliun lebih. 

Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 1.954. 341.221.233, Pendapatan Transfer sebesar Rp 3.464.809.730.250, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 54.780.903.944.

"Dalam rancangan itu, kami berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkan arah pembangunan NTB yang gemilang," harap Wagub, usai menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2021 di sidang paripurna gedung DPRD NTB, jalan Udayana Mataram.

Wagub Ummi Rohmi melanjutkan, target pada komponen Belanja Daerah tahun anggaran 2021yang direncanakan sebesar Rp 5,528 triliun lebih. Termasuk di dalamnya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. 

Kemudian target terakhir adalah komponen Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 yang meliputi penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 65 miliar, dan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp 10 miliar.

Selain itu enam arah kebijakan meningkatkan nilai tambah dengan target meliputi pertumbuhan ekonomi tanpa tambang dan non migas berkisar antara 2,75 persen sampai dengan 3,30 persen. 

Nilai inflasi berkisar antara 03 persen sampai dengan 04 persen. Tingkat kemiskinan berkisar sebesar 12,98 persen, Indeks Gini ratio sebesar 0,353 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,20 poin, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,3 persen.

Turut hadir mendampingi Wagub dalam sidang paripurna tersebut Sekda  Provinsi NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi, serta beberapa Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB.