Rapat Kerja Pemkab Jembrana dengan DPRD Jembrana yang digelar Rabu (15/09/2021) akhirnya ditunda selama kurang lebih 30 menit. Hal tersebut disebabkan dalam rapat kerja antar fraksi memperdebatkan masalah kenaikan anggaran bantuan untuk partai politik. 

Dari rapat yang dihadiri seluruh fraksi yang digelar di ruang rapat kerja DPRD Jembrana fraksi PDI Perjuangan meminta kenaikan biaya partai politik yang paling tinggi. 

Akhirnya terjadi perdebatan terkait kenaikan nilai bantuan keuangan partai politik. Akan tetapi dilihat secara umum keseluruhan fraksi menginginkan adanya kenaikan bantuan keuangan partai politik tersebut. Dalam rapat tersebut, masing fraksi memiliki perbedaan pandangan terkait nilai kenaikan. 

Khusus dari Fraksi PDI Perjuangan dan dalam hal ini dari Rp.3.500 suara menjadi Rp.7000 setiap suaranya sehingga total anggaran sekitar Rp2,1 miliar setiap tahun untuk semua partai politik. 

“Semua fraksi sebenarnya setuju ada kenaikan bantuan partai politik,” kata I Ketut Sudiasa, ketua Fraksi PDIP DPRD Jembrana, usai rapat kerja.  

Padahal melihat anggaran, jika dinaikkan menjadi Rp7.000 setiap suara, nilainya masih lebih sedikit dibandingkan dengan hibah lain yang dikeluarkan pemerintah.

Sementara Sekda Jembrana I Made Budiasa mengatakan, mengenai usulan kenaikan anggaran bantuan keuangan daerah, eksekutif sudah menyetujui untuk menaikkan secara bertahap karena menyesuaikan keuangan daerah indeksnya sebesar Rp5.000 per suara atau per orang. Tetapi dewan meminta Rp7.000 per suara.

"Sejak awal pihaknya sudah menyampaikan dana parpol yang indeksnya Rp3.500 pihaknya berkeinginan menaikannya secara bertahap, karena melihat dari keuangan eksekutif. Bahkan saat ini pihaknya sudah mau meningkatkan berkaca dari kabupaten kabupaten lain agar setara sehingga menaikkannya menjadi sebesar Rp 5.500 perorang. 

“PDIP tetap meminta Rp 7.500,” terang Budiasa.

Berbeda dengan Fraksi Partai Golkar, menurut Ketua Fraksi I Made Sabda, dalam hal ini sebenarnya tidak ada kapasitas untuk menuntut kenaikan anggaran apalagi mencapai 100 persen dari keterangan eksekutif.

”Sekarang masa pandemi covid-19 tentunya kondisi keuangan daerah syukur syukur akan dinaikkan,” ungkap Made Sabda.

Selain fraksi Partai Golkar, tiga fraksi lain juga menyatakan tidak menuntut kenaikan dengan nilai tertentu. Tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Rapat kerja yang digelar di ruang rapat kerja DPRD Jembrana, dihadiri seluruh pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Jembrana. 

Sedangkan dari eksekutif, dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris Kabupaten Jembrana selaku ketua TAPD I Made Budiasa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  I Dewa Gde Kusuma Antara dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan I Ketut Swijana.