Negara-negara Barat disebut-sebut memiliki kemungkinan yang besar untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini terjadi meski kekuatan yang dipatroni Amerika Serikat (AS) itu terus membantu Kyiv dalam perangnya dengan Rusia.

Kenapa?

Rupanya ini disampaikan oleh mantan Presiden Rusia yang juga saat ini Wakil Ketua Dewan Keamanan, Dmitry Medvedev. Ia mengatakan Ukraina dipaksa untuk melakukan serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan untuk membenarkan pengiriman senjata dan uang dari Barat.

Namun, bila Barat merasa tidak puas dengan serangan balasan tersebut, kekecewaan Barat terhadap pemerintah Ukraina dapat berakhir dengan kerugian pejabat tinggi. Tidak hanya pekerjaan mereka, tegasnya, tetapi bahkan nyawa mereka.

"Rezim Kyiv tidak punya pilihan," tegasnya dalam akun Telegram resmi yang dikutip Russia Today, Jumat, (9/6/2023).

"Mereka harus menyerang. Mereka harus membenarkan uang dan senjata yang telah diterimanya. Kekecewaan para pengawas (Kyiv) mungkin merugikan Zelensky dan teman-temannya tidak hanya dari jabatan mereka, tetapi juga nyawa mereka," ujarnya lagi.

Medvedev menambahkan bahwa saat ini Zelensky, yang disebutnya sebagai 'geng kokain', sangat mudah untuk digeser. Menurutnya, hanya butuh beberapa laporan dari agen AS untuk membuat memo yang berisi kegagalan Zelensky sehingga dengan mudah terdepak dari tahtanya.

"Mereka akan memberikan perintah kepada beberapa orang rendahan radikal untuk menyingkirkan pecandu narkoba (Zelensky) karena pengkhianatan terhadap Ukraina dan kasus Bandera, dan kemudian menggantungnya di kakinya bersama dengan antek-anteknya," tambahnya.

"Oleh karena itu, rezim Kyiv hanya memiliki satu jalan keluar, untuk mencapai akhir, mengirim ribuan orang yang dimobilisasi ke kematian mereka. Rusia tidak boleh meremehkan musuh dan melancarkan serangannya sendiri untuk sepenuhnya menggulingkan rezim Nazi Kyiv."

Bulan lalu, Medvedev, mengklaim bahwa Ukraina tidak memiliki masa depan dalam bentuknya saat ini dan keruntuhan kenegaraannya tidak dapat dihindari. 

Dia menekankan bahwa 'pemerintahan Nazi di Kyiv' harus dihancurkan untuk mencegah konflik yang sedang berlangsung berlarut-larut.

Serupa, hal ini juga disampaikan Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolay Patrushev. Dalam pernyataannya, Patrushev menegaskan kembali tidak ada perang antara rakyat Rusia dan Ukraina.

Menurutnya, Rusia hanya ingin menumbangkan rezim pemerintah Ukraina yang disebutnya sebagai rezim 'Neo-Nazi' bentukan Inggris dan Amerika Serikat (AS). Patrushev mencatat rezim tersebut digunakan AS karena tidak ingin Rusia menjadi kuat dan berusaha untuk memotong-motongnya.

Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin beralasan bahwa serangan didasarkan pada niatan Kyiv untuk bergabung dengan NATO, yang menjadi merupakan salah satu ancaman bagi negaranya.

Selain itu, Putin berniat untuk mengambil wilayah Donetsk dan Luhansk yang sebelumnya dikendalikan Ukraina. Ini untuk membebaskan masyarakat etnis Rusia yang disebutnya mengalami persekusi dari kelompok ultra nasionalis Ukraina.

Menurut PBB, Perang Rusia di Ukraina telah membuat 8.000 lebih nyawa warga sipil hilang. Namun organisasi itu yakin angka sebenarnya lebih besar di lapangan.

Selasa dilaporkan pula bagaimana bendungan raksasa meledak di Kakhovka, Ukraina bagian selatan, yang kini diduduki Rusia. Kedua negara sesama mantan Uni Soviet tersebut saling tuduh sebagai biang kerok bencana yang menyebabkan ancaman ekologis, termasuk banjir, gagal panen, hingga nuklir itu.(sumber: cnbcindonesia.com)