Keberadaan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik, produk tembakau dipanaskan, dan kantong nikotin, dinilai memiliki potensi dalam mendukung keberlanjutan pariwisata di Bali, yang merupakan sektor utama pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. 

Sebab, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali mengatur sektor pariwisata mengutamakan kelestarian lingkungan untuk menjaga kenyamanan wisatawan.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Istri Vera Lakshmi Dewi mengatakan, pihaknya sangat fokus terhadap pariwisata berkelanjutan. 

Dengan potensi risiko kesehatan yang lebih rendah, produk tembakau alternatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran udara yang salah satunya bersumber dari asap rokok.

“Produk alternatif ini lumayan membantu untuk pariwisata karena memiliki potensi risiko yang lebih rendah. Pada Pergub 28/2020, sangat mengutamakan pariwisata yang ramah lingkungan, nyaman, dan mengutamakan kesehatan. Kami melihat produk alternatif ini akan mengurangi bahaya dari asap rokok untuk lingkungan,” kata Vera dalam diskusi “Penerapan Pengurangan Bahaya Tembakau sebagai Strategi Komplementer Mengatasi Permasalahan Merokok dan Mendukung Pariwisata Bali” di Denpasar, belum lama ini di Denpasar.

Vera meneruskan, Bali sangat mengedepankan pariwisata budaya yang dipengaruhi beberapa aspek, termasuk lingkungan. Hampir semua destinasi wisata di Bali sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Oleh sebab itu, lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat menjadi sangat penting untuk menarik wisatawan.

“Dengan adanya produk alternatif ini, tentunya akan membuat wisatawan, terutama wisatawan asing, yang peduli terhadap asap rokok, menjadi lebih aman dan nyaman. Di sini mereka mereka mendapatkan ruangan yang bebas asap rokok, sedangkan untuk pengguna vape diusahakan untuk disiapkan tempatnya,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Ekonomi Bali tumbuh 5,98% pada kuartal I 2024 dengan kontributor utama merupakan sektor akomodasi, dan pariwisata yang menyumbang 20,64% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Direktur Eksekutif BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Ida Bagus Purwa Sidemen menyatakan, dalam rangka mendukung industri pariwisata yang berkelanjutan, pihaknya telah menyediakan fasilitas yang memperhatikan lingkungan sekaligus bisa memberikan kenyamanan bagi tamu, seperti ruangan khusus bagi perokok.

“Tidak ada hotel yang melarang orang merokok. Mereka telah disediakan tempat untuk merokok. Adanya ruangan khusus merokok tersebut untuk menjaga kenyamanan dan memberikan kepuasan pelayanan bagi tamu,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Vaporiser Bali (AVB) I Gede Agus Mahartika menambahkan, pihaknya berharap pelaku industri pariwisata bisa memisahkan antara ruangan untuk perokok dengan pengguna rokok elektronik. Alasannya, profil risiko antara rokok dan rokok elektronik sangat berbeda. 

“Kalau di area hotel, ada smoking dan non-smoking. Semoga ke depan ada tambahan untuk pengguna rokok elektronik agar tidak ada diskriminasi lagi. Kita butuh nikotin, tapi bukan lainnya. Yang kita cari solusi terbaik, bagaimana nikotin dihantarkan ke tubuh tanpa merugikan orang lain,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Amaliya menjelaskan, produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan menerapkan konsep pengurangan risiko (harm reduction approach). Produk ini mengimplementasikan sistem pemanasan pada suhu terkontrol sehingga hasil dari pengunaannya berupa uap atau aerosol, bukan asap seperti pada rokok. 

“Karena tidak ada particulate matter seperti pada asap rokok, jadi tidak ada TAR dan sisa pembakaran. Dalam 30-40 detik, aerosol langsung hilang, sementara particulate matter dari asap rokok bisa bertahan lima hingga tujuh jam,” katanya.

Berkat sistem pemanasan, produk tembakau alternatif mampu menurunkan risiko sebesar hingga 90% dibandingkan dengan rokok. Hal ini sudah dibuktikan melalui penelitian bersama antara UNPAD dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Hasil kajian ini bisa dijadikan acuan untuk menjadi kebijakan berbasis bukti, bukan opini dan pendapat semata. Kalau tidak adaptif dengan teknologi baru, prevalensi merokok tambah tinggi di Indonesia,” tutup Amaliya.