Tren gaya hidup sehat mulai menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat Kabupaten Badung, Bali. 

Fenomena ini salah satunya terlihat dari menurunnya konsumsi minuman bersoda, yang berdampak pada penutupan operasional pabrik minuman Coca Cola di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali Ngurah Wiryanatha mengungkapkan bahwa selain faktor penjualan yang menurun, masyarakat kini lebih sadar akan dampak kesehatan dari minuman bersoda.

"Belum resmi dibubarkan baru disampaikan terkait kinerja usaha, penjualan menurun tapi baru salah satu sebab, penyebab yang lain masih banyak tapi tidak dipublikasi ke umum," kata Wiryanatha, Jumat (13/6).

Disperindag Bali menyoroti bahwa kesadaran masyarakat soal kesehatan kini semakin tinggi. Banyak warga yang mulai menghindari konsumsi soda dan beralih ke minuman yang lebih sehat seperti jus alami dan air mineral.

"Hasil evaluasi kami, masyarakat kesadarannya meningkat terkait dengan kesehatan, dalam mengonsumsi seperti Coca Cola banyak penelitian yang mengungkapkan dampak negatif minuman bersoda,” ujarnya.

Tren positif ini, menurut Disperindag Bali, mendorong produsen minuman untuk berinovasi, menyesuaikan produk dengan preferensi pasar yang kini lebih memilih minuman sehat. Situasi ini juga seharusnya bisa dijadikan peluang bisnis baru, bukan hanya disikapi dengan penurunan produksi atau pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Wiryanatha mencontohkan kebijakan Pemprov Bali terkait larangan air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter yang juga memaksa produsen mencari alternatif solusi.

Di sisi ketenagakerjaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengonfirmasi bahwa penutupan pabrik Coca Cola di Badung turut berimbas pada PHK terhadap 70 karyawan, serta 100 tenaga kerja hotel dan restoran di kabupaten yang sama.

"Pada intinya agar hak-hak dari tenaga kerja ini jangan sampai terlewatkan, harus dipenuhi, ada mekanismenya dari mediasi kalau tidak tercapai karena sepakat tentunya ada tahapan lebih lanjut," ujarnya.

Disnaker Bali kini tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Badung untuk memastikan seluruh hak karyawan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (sumber: merdeka.com)