Keputusan DPRD Bali untuk menangguhkan pembangunan lift kaca setinggi 182 meter di Pantai Kelingking, Nusa Penida, memicu perhatian luas, termasuk dari kalangan wisatawan mancanegara. 

Proyek yang semula digagas untuk mempermudah akses menuju pantai ikonik itu justru menuai kritik karena dianggap merusak alam.

Sorotan publik meningkat setelah foto pilar pertama pembangunan yang membelah tebing T-Rex viral di media sosial. Berbagai media asing seperti BBC News turut menyoroti polemik ini, memperkuat gelombang penolakan. Kritik tak hanya datang dari warga lokal, namun juga turis yang merasa keaslian alam Kelingking mulai terancam.

"Bodoh, wisatawan datang ke Bali untuk menikmati alamnya karena negaranya sendiri sudah dipenuhi gedung-gedung bertingkat tinggi. Ini hanya membuatnya lebih buruk," tulis seorang pelancong yang marah.

Komentar semacam ini merefleksikan kekecewaan wisatawan terhadap tren pembangunan yang dinilai mengabaikan esensi daya tarik Bali—yakni keindahan alam dan budaya. Mereka mendesak agar dana pembangunan dialihkan untuk "memperbaiki tangga yang menghubungkan tebing ke pantai alih-alih mengejar 'proyek arogan' ini."

Lebih jauh, polemik ini memuncak setelah diketahui bahwa proyek berbiaya sekitar 12 juta dolar AS (Rp 200 miliar) tersebut dilaporkan belum mengantongi izin lengkap dari otoritas terkait.

Menanggapi situasi tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan proyek untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan konstruksi yang ramah lingkungan.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan sudah dilakukan sejak rencana pembangunan pada 2023, dengan memperhatikan aspek keselamatan, kebersihan, dan keberlanjutan lingkungan di kawasan Kelingking.

Kemenpar juga menyoroti bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung menilai keberadaan lift berpotensi menambah daya tarik wisata dan meningkatkan lama tinggal wisatawan. Namun, fokus utama tetap pada kelestarian alam dan keaslian daya tarik wisata sebagaimana diatur dalam Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021.

"Kemenpar juga mengimbau pengembang lift untuk menerapkan standar konstruksi hijau selama proses konstruksi, dan ke depannya dapat memanfaatkan teknologi yang menggunakan sumber energi terbarukan supaya bisa meminimalisir dampak akan pemanasan global," katanya.

Keterlibatan masyarakat lokal juga diharapkan meningkat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan kearifan lokal.

Meski proyek menuai kontroversi, Kemenpar menyebut belum ada dampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Nusa Penida. Data Dinas Pariwisata Klungkung menunjukkan lonjakan jumlah kunjungan dari 714.335 wisatawan pada 2023 menjadi 1.108.791 wisatawan pada 2024.

"Harapan ke depan, kunjungan wisatawan akan tetap ramai meski pembangunan lift terus berlanjut (sebelum putusan penangguhan pembangunan). Optimisme ini di antaranya didukung prestasi Nusa Penida di level global sebagai Pantai terbaik di dunia, seperti dari Tripadvisor tahun 2024 dan Trip Best 2025 Global Water Fun Attraction dari Trip.com," katanya.

Dengan kunjungan wisatawan yang mencapai 3.000–6.000 orang tiap hari, Pemerintah Kabupaten Klungkung optimistis target 1,5 juta wisatawan pada 2025 tetap dapat dicapai meski proyek lift tengah ditangguhkan.

Polemik ini menjadi pengingat pentingnya menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur wisata dengan upaya menjaga kelestarian alam Bali, terutama ketika suara wisatawan dan warga lokal sama-sama menuntut kehati-hatian dalam setiap pembangunan. (sumber: liputan6.com)