Tudingan tak sedap Bupati Jembrana, I Gede Winasa kalau 'plesirannya' DPRD Jembrana membuat molornya pembahasan APBD 2009 membuat DPRD Jembrana meradang. Dewan balik menuding molornya pengesahan APBD tersebut lantaran pihak eksekutif telat mengirimkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementera (PPAS).

Ketua DPRD Jembrana I Made Kembang Hartawan ketika dihubungi Selasa (23/12) mengatakan pernyataan Winasa tersebut sangat menyudutkan dewan padahal sejatinya yang menghambat pembahasan APBD 2009 itu adalah eksekutif lantaran telat mengirimkan KUA dan PPAS yang semestinya diserahkan bulan Juli namun baru diserahkan akhir November, padahal menurut ketentuan APBD harus selesai bulan Desember.

"Yang membuat molor bukan dewan tetapi ekekutif lantaran telat mengirimkan KUA dan PPAS sebagai bahan pembahasan kita," tandasnya. Menurut Kembang, untuk menghindari kesalahan, pihaknya tidak mau tergesa-gesa dalam membahas APBD karena untuk kepentingan rakyat. Kepergian anggota dewan ke luar daerah, kata Kembang, juga untuk berkonsultasi terkait dengan pembahasan APBD. "Saya tidak mau kesalahan penganggaran terulang lagi. Kita harus mencermati dan hati-hati sekarang," ungkapnya.

Lanjut Kembang, apapun yang terjadi nanti yang kena masalah bukan hanya pelaksana anggaran saja namun yang memberi kebijakan juga ikut bertanggung jawab, lantaran yang namanya korupsi, termasuk perencanaan juga. "Kita harus hati-hati, sekarang kita sedang pelajari, jangan semau gue dong, minta selesai besok karena disana dimuat semua kepentinganya dia, dalam APBD itu ada banyak kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan," terangnya.

Kembang merasa hal ini sengaja dilakukan untuk menguras tenaga dan pikiran serta konsentrasi anggota dewan. "Saya kira ini sengaja dilakukan untuk menguras pikiran dan tenaga saya supaya tidak bisa berkampanye. Pekerjaan yang harus dikerjakan 3-4 bulan harus digenjot sebulan. Kita bukan robot dan saya tegaskan saya tak mau menyelasaikan APBD 2009 secara tergesa-gesa tanpa koreksi. APBD harus lahir dengan pembahasan yang matang," tegasnya.

Kembang meminta masyarakat harus cerdas dalam menyikapi masalah ini dan bisa menilai siapa sebenarnya yang membuat pembahasan APBD 2009 molor. "Masyarakat saya kira sudah cerdas dan tahu apakah eksekutif atau legislatif yang membuat pembahasan APBD itu molor, "pungkasnya.