Penyelundupan Unggas Ganti Strategi
Beritabali.com
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Moment hari raya Galungan rupanya diincar oleh oknum penyelundup unggas via Pelabuhan Gilimanuk. Pasalnya, saat hari raya umat Hindu itu, kebutuhan unggas meningkat drastis sehingga terjadi lonjakan harga unggas. Untuk memuluskan aksinya menangguk laba yang lebih besar, penyelundup unggas tersebut mengubah strateginya.
Dari informasi yang dihimpun, setelah seringnya terbongkar aksi penyelundupan unggas dengan menumpangkannya pada kendaraan barang atau disembunyikan dalam bagasi bus, penyelundup unggas memilih merubah strateginya.
Penyeludupan unggas tidak dilakukan secara sekaligus namun dipisah-pisah dengan ditempatkan dalam kaping yang berisi 20-25 ekor unggas agar tidak kentara.
Setelah keluar dari kapal, pelaku penyelundupan, menyewa oknum ojek untuk membawa unggas itu keluar pelabuhan untuk mengangkut kaping-kaping unggas tersebut satu persatu.
Lalu, kaping-kaping berisi unggas tersebut dikumpulkan di lokasi yang aman kemudian setelah semuanya terkumpul, barulah diangkut mobil untuk dibawa ke tempat tujuanya.
Penanggung jawab KPT Wilker Gilimanuk, Drh. I Ketut Sonen, seizin Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, I Ketut Diarmita ketika dikonfirmasi Rabu (7/10) mengatakan untuk mengantisipasi penyelundupan unggas tersebut, pihaknya tetap akan melibatkan instansi terkait, utamanya KP3 Laut Gilimanuk dengan meningkatkan pengawasan terhadap semua kendaraan yang masuk Bali.
Informasi yang menyatakan kalau unggas selundupan diloloskan oleh oknum tukang ojek, kita akan tindaklajuti dengan pengawasan yang lebih intensif. Jika informasi itu benar adanya, kita akan proses, tandasnya.
Selain itu, Sonen juga meminta bantuan masyarakat untuk mengamankan Bali dari wabah flu burung dengan memberikan informasi jika melihat ada penyelundupan unggas melalui Pelabuhan Gilimanuk.
Terkait melonjaknya kebutuhan unggas saat Galungan, Sonen tetap menegaskan lantaran unggas tersebut termasuk hewan dilarang masuk Bali sesuai Pergub nomor 44 tahun 2005, UU Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000, maka pihaknya tidak akan memberikan toleransi. (dey)
Reporter: bbn/rob
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
