Tak Cermat Menghitung Anggaran, JKJ Tersendat

Rabu, 1 Desember 2010, 16:35 WITA Follow

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Masalah demi masalah tetap menghantui program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Bahkan lantaran kesalahan menghitung kebutuhan anggaran, program unggulan Jembrana tersebut menjadi tersendat.

Atas permasalahan tersebut, DPRD Jembrana menuding pihak Pemkab Jembrana sebagai biangnya lantaran salah menghitung kebutuhan anggaran sehingga mengancam keberlangsungan program kesehatan tersebut.

Hal tersebut dikatakan Plt Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa ketika ditemui awak media, Rabu, (1/12).

Menurut Sugiasa, pihak dewan sangat kesal dengan eksekutif (Pemkab) dan Bapel Jamsosda karena saat pembahasan APBD perubahan tahun 2010 tidak cermat menghitung kebutuhan anggaran.

Kekurangan anggaran yang diderita JKJ akibat ketidakcermatan eksekutif dalam memprediksi anggaran yang dibutuhkan untuk satu bulan. Padahal kita sudah sering ingatkan,ujarnya.

Hal itu terlihat, kata Sugiasa, dari usulan anggaran yang disodorkan esekutif saat pembahasan anggaran perubahan yang secara meyakinkan menyampaikan kalau dengan anggaran tambahan Rp. 4,1 miliar hutang JKJ di RSU Negara sebesar Rp.800 juta lebih bisa terbayar dan JKJ bisa jalan sampai akhir Desember.

Nyatanya, permintaan tambahan anggaran tersebut sudah diberikan namun masih kurang. Apa benar anggaran sebesar itu dimanfaatkan sesuai peruntukan?,ucapnya.

Sugiasa juga tidak habis pikir mengapa untuk dapat berjalan hingga akhir tahun, JKJ masih juga kekurangan anggaran hingga Rp. 5 miliar.

Saya jadi heran kenapa bisa begini,tandasnya.

Anehnya lagi, tambah Sugiasa hutang di RSU Negara justru terus membengkak dan sekarang sudah mencapai Rp. 2,4 miliar. Selain itu kebutuhan bulanannya juga membengkak bisa sampai Rp. 2 miliar sampai Rp. 3 miliar.

Ada apa ini. Saya kesal dengan kejadian ini. Sepertinya anggaran itu dipermainkan dan sengaja dibuat seperti ini. Saat Pak Winasa masih jadi bupati, kita sudah minta secepatnya diaudit tapi sampai sekarang tidak diaudit, ungkapnya.

Menurut Sugiasa, audit tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui pasti apakah anggaran tersebut digunakan sudah sesuai peruntukan atau tidak.

Uang yang digunakan JKJ itu uang rakyat sehingga program yang dibiayai oleh uang rakyat jangan digunakan untuk kepentingan politik. Saya menangkap semua kebijakan digunakan untuk kepentingan politik, sentilnya.

Untuk menyikapi polemik JKJ ini, Sugiasa akan memanggil Penjabat Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), Dinas Kessos, Bapel Jamsosda dan RSU Negara untuk duduk bersama guna mencari solusi agar JKJ tetap bisa jalan. (dey)