Pemprov Desak Jembrana Segera Ambil Keputusan
Beritabali.com
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Pemerintah provinsi Bali mendesak pemerintah kabupaten Jembrana untuk segera mengambil keputusan terkait keberlangsungan pemberlakuan jaminan kesehatan bagi masyarakat jembrana (JKJ).
Desakan ini disampaikan terkait rencana pemerintah provinsi Bali untuk melibatkan Jembrana dalam program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) atau jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Kepala Dinas Kesehatan Bali dr. Nyoman Sutedja pada keteranganya di Renon, Senin (13/12) menyatakan Jembrana baru akan diikutkan dalam program JKBM jika program JKJ dihentikan, sebab tidak mungkin dua program dijalankan sekaligus dalam satu kabupaten. Mengingat selama ini hanya kabupaten Jembrana yang belum masuk dalam program JKBM di Bali.
Menurut Sutedja, jika JKJ nantinya diputuskan untuk dihentikan maka segala proses penyimpangan pelayanan dalam system JKJ akan tetap diusut. Termasuk program 4 hari rawan inap langsung pulang yang menyebabkan beberapa pasien meninggal. Walaupun kasus tersebut bukan kasus malpraktek.
�Itu sebenarnya pelayanan 4 hari bukan malpraktek tetapi kesalahan pelayanan, seharusnya memang antara 6-7 hari untuk perawatan, tetapi kembali tergantung jenis penyakitnya,� papar dr. Nyoman Sutedja.
Kepala Dinas Kesehatan Bali dr. Nyoman Sutedja menyebutkan jika nantinya Kabupaten Jembrana masuk dalam program JKBM maka pemerintah provinsi Bali membutuhkan tambahan dana bagi program JKBM mencapai Rp. 9 Milyar.
Sedangkan selama 2010 pemerintah provinsi Bali mengalokasikan dana mencapai Rp. 181 Milyar untuk program JKBM. (mlt)
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
