Beritabali.com, Tabanan. Pembangunan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan sudah mulai meninggalkan  prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Padahal seharusnya pembangunan pariwisata harus tetap memperhatikan usaha-usaha pelestarian lingkungan alam, kelestarian kehidupan sosial budaya  masyarakat  lokal  dan  memberikan  manfaat  ekonomi masyarakat lokal  secara  merata. Demikian terungkap dalam artikel ilmiah berjudul “Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Kasus : Dampak Pembangunan Pariwisata di Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan)” yang dipublikasikan dalam Jurnal Kepariwisataan, Volume 16 Nomor 2 tahun 2017.

Peneliti dari Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, Teguh Hadi Sukarno menuliskan terdapat 3 aspek  yakni  aspek  melestarikan lingkungan  alam,  aspek  sosial  budaya  dan pemberian   manfaat   ekonomi   kepada masyarakat yang belum terpenuhi. Dilihat dari aspek lingkungan, terdapat bangunan villa yang belum mempunyai izin, berlokasi diantara Pura  Petali  dengan  Pura  Bhujangga,  yang dekat  dengan  hutan  lindung.  Hal  ini  tidak memperhatikan/melanggar RTRW dan zonasi termasuk  boleh  tidaknya  membangun  di wilayah  Warisan  Budaya  Dunia.

Sedangkan dari aspek budaya  terdapat  beberapa kesenian  tradisional  yang  berpotensi  untuk dipertontonkan  kepada  wisatawan  di  Desa Jatiluwih  yakni  :  sekeha  Gong,  sekeha Angklung,  Jogged,  Wayang  dan  tari  sacral Baris Memedi. Namun patut disayangkan, potensi-potensi ini sama sekali tidak dikemas dalam  satu  paket  wisata  untuk  konsumsi wisatawan  yang  mengunjungi  Desa  Wisata Jatiluwih  sebagai  obyek  daya  tarik  wisata alternatif.

Ditinjau dari aspek ekonomi, tidak  adanya  incentif bagi petani  atau  subak,  sehingga tidak bisa menyalahkan petani apabila terjadi alih fungsi lahan persawahan menjadi bangunan villa, penyosohan beras dan lahan peternakan yang lebih menjanjikan. Para petani merasa terus merugi karena hasil panen yang rendah dibandingkan dengan biaya produksi dan pembelian pupuk dan ditambah lagi para kelompok  tani / subak  merasa  tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian hasil pemasukan  dari  kegiatan  pariwisata.

Partisipasi  masyarakat  Desa  Wisata Jatiluwih terhadap pembangunan pariwisata sangat  rendah  karena  hanya  sampai  pada tahapan partisipasi pasif (masyarakat hanya mempunyai peran pasif /sebagai penonton) dan Participation by Material Incentives (ikut bekerja dalam pembangunan). Partisipasi masyarakat belum sampai pada tahapan yang lebih tinggi yaitu functional  participation (berperan  dalam pembangunan),  interactive participation (berperan  sebagai  mitra  dalam pembangunan) ataupun  pada tahap  self-mobilisation (menentukan dan mempunyai kewenangan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya sendiri). [bbn/Jurnal Kepariwisataan/mul]