BPK Akui Ada Potensi Kelalaian Akibat Hal Kecil Pengelolaan Keuangan Pemprov Bali
Rabu, 27 Februari 2019,
21:00 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, BADUNG.
Beritabali.com, Denpasar. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan meski pengelolaan keuangan di Pemprov Bali sudah baik yang ditunjukkan dengan opini WTP selama lima tahun terakhir, namun tetap saja ada potensi kelalaian yang diakibatkan hal-hal yang sepertinya kecil.
[pilihan-redaksi]
“Tugas saya agar tidak karena nila setitik rusak susu sebelanga,” ujar Sri Haryoso saat Rapat Pemeriksaan Pendahuluan dan Supervisi Atas LKPD Tahunan Anggaran 2018 dengan BPK Perwakilan Bali di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Rabu (27/2).
“Tugas saya agar tidak karena nila setitik rusak susu sebelanga,” ujar Sri Haryoso saat Rapat Pemeriksaan Pendahuluan dan Supervisi Atas LKPD Tahunan Anggaran 2018 dengan BPK Perwakilan Bali di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Rabu (27/2).
Ia mengatakan opini tidak saja dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan namun juga aspek hukum yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Ia memberi apresiasi karena Pemprov Bali sudah menunjukkan kinerja yang baik. “Rule of thumb kinerja yang baik adalah 90 persen dan Bali sudah berada di atas nilai ini artinya sudah memenuhi kaidah manajemen yang baik,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster meminta jajaran pegawai Pemerintah Provinsi Bali melakukan pekerjaan dengan tertib dan sesuai aturan. Dengan bekerja sesuai aturan, tak ada alasan bagi pegawai Pemprov untuk khawatir dengan pemeriksaan BPK.
[pilihan-redaksi2]
Gubernur Koster mengatakan jika pengelolaan keuangan berjalan baik, maka akan berdampak kepada iklim kinerja di instansi. “Jangan cari penyakit. Taat aja sama aturan dalam urusan keuangan negara ini. Jangan aneh aneh supaya kita ini nyaman semua,” kata Koster.
Gubernur Koster mengatakan jika pengelolaan keuangan berjalan baik, maka akan berdampak kepada iklim kinerja di instansi. “Jangan cari penyakit. Taat aja sama aturan dalam urusan keuangan negara ini. Jangan aneh aneh supaya kita ini nyaman semua,” kata Koster.
Gubernur Koster juga meminta dalam konteks pemeriksaan keuangan ini tidak saja mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun harus mencari opini WTP yang memang bermakna. “Yen care Baline, ane Sujati. Memang benar benar baik pengelolaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika ini bisa dilakukan maka tidak ada lagi alasan untuk takut dengan BPK sehingga tidak berjarak dan bisa bekerjasama dengan baik. (bbn/humasbali/rob)
Berita Badung Terbaru
Reporter: Humas Bali
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
