Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan bahwa padatnya wisatawan di sejumlah destinasi favorit di Bali bukan karena jumlah wisatawan yang berlebih, namun akibat adanya penyebaran wisatawan yang belum merata karena menumpuk di Bali bagian selatan. 

Sementara Bali bagian utara maupun bagian barat memiliki banyak potensi wisata yang masih belum banyak digali untuk wisatawan. 

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024), mengatakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyadari tantangan yang dihadapi Bali terkait kurang meratanya persebaran wisatawan seperti yang disoroti dalam daftar No. List 2025 oleh Fodor's. Oleh karena itu, Kemenpar terus berupaya mendorong pemerataan wisatawan di Bali. 

“Kementerian Pariwisata tidak tinggal diam. Pada September 2024, Kemenparekraf berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait meluncurkan paket wisata 3B yakni Banyuwangi-Bali Barat-Bali Utara yang diharapkan semakin memperkaya pilihan tujuan berwisata wisatawan. Paket wisata yang ditawarkan meliputi seluruh daya tarik yang ada di masing-masing daerah. Mulai dari alam, budaya, produk wisata buatan, desa wisata, dan lainnya,” kata Menpar Widiyanti. 

Seperti Desa Wisata Les, Lovina, hingga Desa Wisata Pemuteran di Bali Utara. Di Kabupaten Jembrana ada Taman Nasional Bali Barat dengan daya tarik burung jalak Bali. Sementara di Banyuwangi terdapat banyak destinasi seperti Desa Wisata Kemiren, G-Land, Alas Purwo, serta yang tidak kalah menarik adalah Kawah Ijen. 

Kemenpar juga telah mengajak komunitas berdiskusi soal pengembangan wisata di Bali Utara dan sejumlah wartawan nasional maupun asing untuk meliput langsung sejumlah destinasi di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. 

“Dengan berbagai langkah ini, kami optimistis dapat mengurangi ketimpangan wisata dan mengembangkan pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” kata Menpar Widiyanti. 

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, menjelaskan bahwa Kemenpar berkomitmen untuk terus mengembangkan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan guna melindungi budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Bali. 

“Kami juga telah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat untuk mengatasi isu-isu seperti pengelolaan sampah, polusi, dan tekanan sosial akibat pariwisata,” kata Hariyanto. 

Langkah konkret yang sedang dilakukan, yaitu “manajemen destinasi” dengan mendistribusikan wisatawan ke berbagai belahan Bali dan ke 5 Destinasi Super Prioritas (DPSP) selain Bali (Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang). 

“Kami berupaya untuk berkoordinasi lintas lembaga untuk memberikan tindakan tegas kepada wisatawan yang  melanggar hukum, norma, dan adat serta menindak wisatawan yang menyalahgunakan visa,” kata Hariyanto. 

Kementerian Pariwisata juga terus mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat, memperkuat regulasi lingkungan, dan mengedukasi wisatawan bersama stakeholders terkait untuk lebih menghormati budaya lokal serta menjaga keberlanjutan alam Bali.