Kegiatan pendataan yang melibatkan pegawai ASN dan Non ASN di Karangasem terus menuai sorotan karena tidak didukung dengan anggaran sepeser pun.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja gabungan komisi DPRD Karangasem pada Rabu (3/8/2022), sejumlah anggota komisi mengingatkan Pemda Karangasem agar melakukan perencanaan lebih matang hingga proses penganggaran. 

Pasalnya, dalam proses pendataan tersebut, pegawai ASN dan Non ASN yang dilibatkan tak hanya dibebankan tugas tambahan namun mereka juga terbebani resiko, biaya transportasi hingga biaya fotokopi kuesioner yang akan dipergunakan saat melakukan pendataan. 

Seperti yang disampaikan oleh Nyoman Sumadi misalnya, anggota DPRD fraksi Golkar ini mengatakan dari hasil temuan di lapangan, keluhan keluhan tersebut muncul paling banyak dari para guru. 

Ia mengapresiasi kebijakan yang dulunya sempat lintas wilayah, penugasannya kini sudah dikembalikan ke lokasi masing-masing. 

Namun, menurut Sumadi muncul kekhawatiran, dengan tidak adanya dukungan dana baik itu melalui APBD, mereka akan mencari jalan sendiri untuk mendanai biaya masing - masing selama proses pendataan yang ditugaskan. 

"Kita khawatir karena tidak disokong sumber dana APBD, mereka mencari jalan sendiri untuk mendanai biaya fotokopi, transportasi dan lain-lain selama menjalankan tugas tambahan. Jangan sampai misalnya, mudah - mudahan tidak terjadi di sekolah ada yang namanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi biaya operasional sensus (BOS). Tentu jika ini sampai terjadi bisa menjadi temuan. Oleh sebab itu disinilah pentingnya perencaan dan anggaran sepanjang itu benar untuk kepentingan Karangasem," kata Sumadi. 

Sejalan dengan Sumadi, rekan separtainya I Komang Sartika bahkan sempat mereka-reka anggaran yang harus dikeluarkan untuk biaya fotokopi saja. jika dihitung, biaya fotokopi lembaran kuesioner dengan jumlah KK yang akan didata sebanyak 156.367 KK di Karangasem diperkirakan menghabiskan sekitar Rp.312 juta. 

"Jumlah kusioner reka-reka hitungan dikalikan dengan KK mengabiskan sekitar Rp312 juta untuk fotokopi saja," ujar Sartika. 

Selain itu, Sartika juga meminta Pemkab Karangasem memperhatikan faktor keselamatan bagi para petugas saat menjalankan tugasnya di lapangan, mengingat kegiatan ini dilakukan di luar jam kerja serta tanpa dukungan angaran apapun sehingga penting dijelaskan siapa yang bertanggungjawab nantinya ketika terjadi sesuatu misalnya seperti kecelakaan.

"Kita mendukung program satu data, namun harus juga dicover dengan solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaannya," ujar Sartika.