Pemkab Banyuwangi berupaya meminimalisir dampak risiko bencana, salah satunya dengan edukasi kebencanaan sejak dini kepada siswa sekolah mulai tingkatan SD, SMP hingga SMA.

Edukasi dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai Tagana, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, PMI dan Ijen Geopark Banyuwangi.

"Karena usia dini paling rentan menjadi korban," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB), Henik Setyorini di SDN 1 Kertosari Banyuwangi, Senin (12/12/2022).

Henik mengatakan, mitigasi dilakukan dengan praktik secara langsung. Para peserta diajari bagaimana menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi.

"Misalnya terjadi gempa bumi, kebakaran atau banjir, mereka harus apa. Nah ini perlu diberikan pemahaman," ungkap Henik.

Tak hanya siswa, kepala sekolah, tenaga pendidik, Babinsa hingga Bhabinkamtibmas juga turut serta menjadi peserta mitigasi bencana.

"Ada 150 peserta, ini terus kita lakukan secara berkesinambungan," ungkap Henik.

Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Banyuwangi, Dedy Utomo, mengatakan, mitigasi bencana ini dilakukan kepada lebih dari 120 lembaga sekolah.

"Kami lakukan secara berkala di sekolah-sekolah, harapannya semua bisa tau SOP dan siap siaga jika terjadi bencana," ujar Dedy.

Dedy berharap, lembaga sekolah dapat mengenali potensi ancaman bencana di sekitarnya, sehingga mampu membangun aksi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah.

"Ketika lembaga sekolah mengenali potensi ancaman, maka mampu membangun aksi pengurangan risiko," ungkap Dedy.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi mencatat ada 16 risiko ancaman bencana alam di ujung timur Pulau Jawa ini.

Mulai dari tsunami, banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang tinggi dan abrasi, kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu juga kebakaran gedung dan permukiman, erupsi gunung api, konflik sosial, epidemi wabah penyakit, pandemi Covid-19 dan likuifaksi.

16 macam ancaman bencana itu sudah masuk dalam catatan Kajian Risiko Bencana (KRB) Banyuwangi periode 2022-2026.

KRB menjadi tahap dasar yang wajib dalam menentukan kebijakan penanggulangan bencana. Karena itu dokumen harus selalu dimutakhirkan.

Dalam KRB dijelaskan, potensi ancaman bencana itu dapat mengakibatkan korban jiwa, membawa kerugian material yang besar, menghancurkan pertumbuhan pembangunan dan menurunnya kondisi ekonomi.

Selain faktor ancaman bencana yang sangat dinamis, kapasitas dan kerentanan masyarakat akan menjadi penentu kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah.

"Ini penting, supaya dampak risiko bencana di Banyuwangi benar-benar dapat diminimalisir," kata Plt. Kalaksa BPBD Banyuwangi, Mujito. (sumber:liputan6.com)