Rapat kerja (Raker) Gabungan Komisi DPRD Karangasem terkait pembahasan penugasan ASN dan Non ASN dalam pendataan penduduk program satu data Pemkab Karangasem pada Rabu (3/8/2022) berlangsung alot. 

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika tersebut, rombongan dari pihak Pemkab Karangasem yang dipimpin oleh Sekda, I Ketut Sedana Merta dihujani berbagai pertanyaan dan masukan dari anggota komisi yang hadir.

Seperti yang diutarakan oleh I Nyoman Musna Antara misalnya, anggota DPRD dari fraksi Golkar ini menanyakan secara detail tentang isi yang ada di dalam Pergub dan Perbup tentang program satu data tersebut apakah ada secara spesifik menunjuk ASN dan Non ASN sebagai tukang sensus. 

"Tolong bisa disampaikan kepada kami isi dari Pergub dan Perbup tentang one data itu apakah ada secara spesifik menunjuk ASN dan Non ASN sebagai tukang sensus, atau dalam penunjukan ini ada inprovisasi untuk ABS," kata Musna. 

Untuk program satu data, pihaknya sepakat mendukung secara penuh demi kemajuan Karangasem. Namun perlu diperhatikan terkait data yang dihasilkan karena menjadi penting untuk menentukan arah langkah Karangasem kedepannya.

Oleh karena itu, sesuatu yang besar selain memerlukan dana juga dibutuhkan perencanaan yang baik dan matang. 

Selain itu, Musna juga mengingatkan agar dilakukan persiapan yang matang, terutama untuk tenaga yang akan dilibatkan agar dilengkapi dengan kartu identitas hingga surat tugas yang jelas. 

Hal ini agar program ini tidak disalahgunakan mengingat kasus kriminal belakangan ini cukup tinggi. 

"Ini bahaya sekali, jika tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas, bisa - bisa ada orang ngaku - ngaku sebagai petugas masuk ke rumah warga dan menyalahgunakan program ini," imbuhnya. 

Senada dengan Nyoman Rena, anggota DPRD asal Rendang ini juga khawatir program ini bisa dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab apabila petugas di lapangan tidak lengkapi dengan atribut.

Identitas yang jelas ditekankan mengingat program ini dilaksanakan tanpa didukung anggaran sama sekali. 

Selain berpotensi disalahgunakan, tentunya petugas di lapangan juga berpotensi mendapatkan kesulitan, karena tentunya beberapa masyarakat dengan intelektual yang bagus tidak akan sembarangan memberikan data.

Apalagi, kata dia, jika petugas yang ditugaskan lintas wilayah yang tentunya tidak akan dikenal. 

"Berbeda halnya dengan yang memang petugas sensus, tentu mereka akan dikenali karena mereka lengkap saat bertugas, baik dari sisi identitas hingga pakaian yang dipergunakan," kata Rena. 

Ia juga mendukung program satu data, namun perlu juga diperhatikan apakah data hasil pendataan oleh ASN dan Non ASN ini akan dikonversi. 

Mengingat tujuan satu data ini bertujuan mendorong keterbukaan dan transparansi data untuk dimonitoring dan dievaluasi apakah akan berpengaruh terhadap masyarakat penerima bantuan seperti PKH, BLT, BNPT, KIP, KKS dan KIS kedepannya mengingat data penerima tersebut sudah di-SK-kan. 

"Siapa yang bertanggung jawab misalnya jika masyarakat penerima bantuan tersebut dievaluasi, siapa yang bisa menjamin tidak terjadi kisruh di masyarakat mengingat penerima sudah di-SK-kan, " terang Rena.

Dihujani pertanyaan dan masukan, Sekda Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampikan tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan. 

Secara umum terkait mekanismenya kemudian jika kedepannya membutuhkan anggaran tentu akan dilaksanakan pembahasan dan evaluasi. 

"Kami setuju supaya ke depan ada proses anggaran perbaikan sehingga semua menjadi lebih baik, dan pondasi ini bisa berjalan, nanti seminggu atau dua minggu berjalan kita evaluasi kembali, " kata Sedana Merta. 

Nah, soal pengaruhnya terhadap bantuan sosial yang telah diterima masyarakat tentunya fungsi data ini untuk melakukan evaluasi untuk meluruskan tentu juga akan dicek lagi apakah sudah benar. 

"Misalnya kondisi kehidupannya sudah meningkat ya tentunya akan dikeluarkan, oleh sebab itu data real ini sangat penting," ungkapnya.