Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster terkait penolakan tim nasional Israel U-20 bertanding di Indonesia.

"Mendagri perlu menginisiasi pertemuan dengan Ganjar Pranowo dan/atau Wayan Koster dalam rangka menjelaskan lebih jauh dampak yang mungkin ditimbulkan dari pernyataan kedua kepala daerah tersebut," kata pengamat politik Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Selasa (28/3).

Menurut Ardha, Tito juga seharusnya cepat mengeluarkan pernyataan resmi agar polemik ini mereda

"Sebaiknya Mendagri dapat memberikan pernyataan yang bersifat meredam penolakan sejumlah kepala daerah," ujar Ardha.

Ardha juga menyoroti soal kegagalan komunikasi yang terjadi antara pemangku kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Hal itu berimbas kepada tidak selarasnya pandangan beberapa pihak termasuk kepala daerah, soal keikutsertaan Israel di kejuaraan sepak bola itu.

Terlebih, status Ganjar dan Koster yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah dapat memberikan efek domino dan berujung kepada sanksi FIFA terhadap PSSI.

"Ada komunikasi yang kurang intens di antara stakeholder terkait dengan sensitivitas keikutsertaan Israel. Ini yang saya sayangkan, karena dari lemahnya komunikasi tersebut menyebabkan kita seperti menghadapi simalakama," katanya.

Terpisah, Peneliti Pusat Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai Kemendagri masih menantikan kepastian penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Untuk itu, Kemendagri dinilai belum terlalu ingin mengambil sikap cepat untuk menanggapi polemik penolakan Ganjar dan Koster terhadap timnas Israel.

"(Untuk Kemendagri), saya pikir mereka masih menunggu putusan final soal penyelenggaraan acara tersebut," kata Wasisto saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Selasa (28/3).

Selain itu, menurut Wasisto, komentar penolakan yang dinyatakan oleh beberapa kepala daerah tidak mengandung adanya indikasi pelanggaran.

"Dalam konteks ini, berbagai komentar penolakan dari para kepala daerah itu memang berlandaskan pada alasan konstitusional yakni pembukaan UUD 1945 alinea pertama," jelasnya.

"Terutama soal frasa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan"; Sehingga tidak terindikasi pelanggaran sebenarnya," kata Wasisto menambahkan.

Sebelumnya FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali karena penolakan terkait partisipasi timnas Israel U-20.

Sejumlah kepala daerah, organisasi masyarakat hingga organisasi keagamaan menyatakan menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang rencananya digelar di enam provinsi, meliputi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Penolakan dari sejumlah kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, yang paling menjadi sorotan.(sumber: cnnindonesia.com)