Warga Bugbug yang menolak pembangunan resort di kawasan suci Bukit Gumang kembali menggelar aksi pada Jumat pagi (28/7/2023). Massa awalnya berkumpul di lapangan Tanah Aron sebelum akhirnya begerak masuk hingga di halaman kantor Bupati Karangasem. 

Di sana, para perwakilan massa yang menamai diri sebagai Tim 9 diterima oleh Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Arta Dipa bersama Sekda I Ketut Sedana Merta dan jajaran. Sementara massa yang hadir menunggu di halaman Kantor Bupati dengan penjagaan yang cukup ketat dari aparat Kepolisian maupun personel Satpol PP Karangasem. 

Ditemui usai pertemuan, Ketua Tim 9, I Gede Putra Arnawa menyebutkan bahwa hasil pertemuan dengan Wakil Bupati Karangasem beserta jajaran disepakati bahwa selama status perizinan belum jelas akan ditutup untuk sementara. 

"Kita sepakat dengan Pemda sementara status akan disetop dulu, sehingga masyarakat bisa kondusif kita berharap situasi kamtibmas tidak terganggu, inti dari tuntutan masyarakat yaitu masyarakat tidak ingin kawasan suci Bukit Gumang yang benar benar mereka sucikan ternoda oleh kegiatan yang belum jelas," kata Arnawa. 

Terkait dengan hasil pertemuan itu, Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Arta Dipa mengaku belum sampai sejauh itu, hanya saja pihaknya mengatakan akan melakukan komunikasi karena dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat sehingga Pemkab Karangasem akan terus berusaha melaksanakan upaya agar kedua belah pihak bisa mendapatkan win-win solution. 

"Kita belum sejauh itu ambil sikap konkret. Tadi kita masih rembuk bersama Kapolres. Ini akan di komunikasikan. Karena ini ada dua belah pihak dan merupakan konflik internal, Pemerintah tidak memihak kemanapun. Pemerintah sebagai mediator," kata Artha Dipa usai bertemu dengan perwakilan. 

Terkait dengan perizinan yang ditanyakan, menurut Artha Dipa ketentuan yang ada dan sebelumnya sudah terkoneksi ke OSS (Online Single Submission). Semua izinnya dikeluarkan langsung oleh pusat sedangkan Pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah berencana untuk membentuk tim dalam waktu dekat ini. Pemerintah akan menghubungi kedua belah pihak, masing - masing kubu akan dimintai perwakilan sebanyak 5 orang saat mediasinya. 

Nantinya pemerintah daerah akan menghadirkan ahli-ahli di bidangnya, seperti misalnya pakar lingkungan, dan kaitan dengan Pemprov Bali yang bersangkutan akan dihadirkan untuk memberikan penjelasan.

Semetara itu, dikonfirmasi terpisah, Kelian Desa Adat Bugbug, I Wayan Purwa Arsana mengatakan bahwa yang jelas dalam proses pembangunan vila ini tidak ada yang dilanggar. Menurutnya, dari sisi perizinannya sudah dapat dipenuhi dimana prosesnya melalui sistem OSS dan semuadan itu bisa dibuktikan serta bisa diperlihatkan semua.

"Sesuai dengan surat yang kami dapatkan dari Pemkab Karangasem melalui asisten, cukup jelas bahwa semua proses sudah dapat dan tidak ada yang dilanggar oleh karena itu pemerintah daerah mempersilakan untuk melanjutkan pengoperasian sesuai dengan surat yang disampaikan," kata Purwa Arsana. 

Menurutnya, dengan adanya pembangunan resort tersebut kedepannya justru akan menguntungkan bagi Karangasem maupun Desa Bugbug sendiri karena disamping berpotensi menyumbang PAD dan ikut menggeliatkan pariwisata juga ada perjanjian 70 persen tenaga kerjanya adalah warga Desa Bugbug.

"Sekarang saja proses pembangunan sudah menyerap ratusan tenaga kerja, belum lagi nantinya jika sudah beroperasi akan dibangun beach club dan fasilitas lainnya sehingga bisa dipastikan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, saya punya keyakinan Karangasem akan mulai menggeliat dari sini sehingga kedepan mampu mendongkrak PAD bagi Kabupaten Karangasem," terang Purwa Arsana.