Mahasiswa Universitas Surya Kencana Selvi Amalia Nuraeni diduga ditabrak oleh mobil Audi A6 hitam yang dikemudikan oleh sopir bernama Sugeng Guruh (41) dengan penumpang wanita yang diketahui bernama Nur.

Bau-bau perselingkuhan polisi sempat menyeruak dari adanya kasus kecelakaan yang menewaskan Selvi Amalia Nuraeni, seorang mahasiswi asal Cianjur, Jawa Barat. Usut punya usut, ternyata kecelakaan yang melibatkan Kompol D tersebut menguak soal pernikahan siri yang dilakukannya bersama Nur, penumpang Audi A8 yang menabrak Selvi.

Sebelumnya, pengakuan dari Nur sebagai istri Komisaris Dwi Yuniar Mukti Setyawan alias Kompol D sempat ramai menjadi perbincangan publik. Pada saat itu, Kompol D tengah melaju di depannya bersama iring-iringan.

Kompol D yang merupakan anggota Polda Metro Jaya kedapatan melanggar kode etik karena diduga berselingkuh dengan Nur. Namun, kemudian munculah bantahan, bahwa Nur bukanlah istri sah dari Kompol D.

Berdasarkan pengakuan dari keduanya, Nur dan Kompol D telah menikah siri. Pengakuan tersebut kembali membuat geger publik dikarenakan anggota kepolisian dilarang mempunyai istri lebih dari satu orang.

Lantas, seperti apakah aturan poligami anggota Polri? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Diketahui, larangan polisi untuk melakukan poligami ini sebetulnya telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010.

Beleid tersebut berisikan tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Merujuk pada Pasal 4, seorang polisi dilarang untuk memiliki istri ataupun suami lebih dari satu.

Pasal 4 Ayat (1) tersebut berbunyi:

“Pegawai Negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.”

Pasal tersebut juga memuat larangan bagi polisi wanita (Polwan) untuk menjadi istri kedua. Pasal 4 Ayat (2) berbunyi:

“Anggota Polri wanita dan pegawai negeri sipil Polri wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya,”

Tidak hanya sanksi kode etik Polisi, diketahui Kompol D juga ternyata bisa diancam pidana karena memiliki istri lebih dari satu karena Indonesia ternyata menganut sistem monogami terbuka.

Dalam monogami terbuka tersebut, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Seorang suami diperbolehkan untuk menikah lagi berdasarkan izin pengadilan yang mana juga perlu izin dari istri pertama. Jika suami ketahuan poligami tanpa adanya izin istri pertama, maka sanksi pidana pun turut mengancam.

Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana ada ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam Pasal 279 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Ancamannya penjara selama-lamanya lima tahun,”

Ancapan yang serupa juga berlaku sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) poin kedua:

“Barangsiapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.” (Sumber: Suara.com)