Fakta mengejutkan ditemukan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat memantau pasokan dan distribusi LPG di wilayah Bali.

Ia mendapati hal itu saat inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Pedungan, Denpasar pada Minggu (30/07).

Dalam sidak itu, Nicke menemukan penyimpangan dalam proses pengadaan LPG subsidi 3 kg di tingkat pengecer. Ia mendapati stok LPG 3 kg di pengecer kosong, padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi.

"Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya, tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi," ujar Nicke.

Oleh karena itu, ia mencium ada indikasi bahwa pangkalan resmi tak menjual LPG 3 kg langsung ke pengecer.

Nicke pun berjanji akan menindak tegas agen atau pangkalan penjual LPG subsidi 3 kg yang tidak sesuai dengan aturan. Ia mengatakan masyarakat yang mengetahui penyimpangan pemasokan maupun distribusi LPG dapat langsung melapor ke nomor 135.

Nicke menyampaikan stok LPG subsidi 3 kg di Bali terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan. Sehingga, pengawasan lebih diperlukan terkait distribusi LPG ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.

Adapun proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG subsidi 3 kg ditegaskan akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali ini harganya Rp18 ribu. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan," imbuh Nicke.

Di sisi lain, jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG subsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak akan segan mengambil tindakan.

"Kami akan kurangi atau kami stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kami bisa mengatur betul LPG subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak," tegas Nicke.

Karenanya, masyarakat diminta untuk memahami bahwa LPG subsidi 3 kg ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.

Nicke pun mendorong masyarakat agar segera melakukan registrasi menggunakan KTP. Tujuannya, untuk membantu pengawasan alokasi demi memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dengan tetap memprioritaskan masyarakat yang berhak.

"Registrasi di Bali ini sudah 94 persen, termasuk yang tertinggi. Kami harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli, juga membantu Pertamina mempertanggungjawabkan LPG subsidi ini, siapa yang menikmati," pungkas Nicke. (sumber: cnnindonesia.com)