Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan program penyediaan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai kontrak di Pemkab Badung akan berlanjut. 

Pihaknya sudah melakukan rapat evaluasi bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Badung untuk membahas skema produksi dan distribusi pada bulan Juni mendatang. Termasuk akan ada perubahan kemasan sehingga punya nilai saing di pasaran. 

"Kami sudah mendorong Perumda Pasar Pangan. Nanti jalan didistribusi ke masyarakat. Untuk tahap awal, kami yang dorong dari ASN Badung. Kami menilai ini efektif, kualitas beras juga bagus," jelasnya, Senin (29/05/2023) di Puspem Badung.

Dirinya membantah program penyediaan beras untuk aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Badung adalah paksaan. Menurutnya, para pegawai di Badung juga butuh beras sebagai kebutuhan pokok.

Program beli beras oleh ASN didasari Surat Edaran (SE) bupati terkait penyediaan beras di Pemkab Badung.Tidak ada yang salah dari kebijakan tersebut.

"Kami tidak memaksa. Ini bagian dari keberpihakan kepada petani. Toh kita semua perlu makan, beli beras. Apa salahnya kita membeli produksi petani kita di Badung," cetusnya.

Sebelumnya, Pemkab Badung mewajibkan para ASN atau pegawai negeri sipil (PNS), serta pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Badung belanja beras dari petani lokal. Pembayarannya langsung dipotong dari gaji para ASN/PNS dan pegawai kontrak melalui skema autodebit.

Menurutnya prinsip program yang sudah berjalan sejak pertengahan Mei lalu berangkat dari upaya keberpihakan pemerintah setempat terhadap hasil produksi petani lokal. Sehingga program beli beras petani Badung dimulai dari pemerintah.

"Kebijakan bupati, agar ada keberpihakan kepada petani di Badung. Jadi, petani dipastikan produksinya dibeli masyarakat dan program ini dimulai dari kalangan ASN/PNS," cetusnya.

Dirinya menyampaikan, pembelian gabah petani lokal juga salah satu jalan menghambat laju alih fungsi lahan di Badung dan memberi kepastian bagi petani untuk terus bisa produksi dengan nilai tawar menjanjikan.

"Kita tidak hanya bicara hilir (produksi beras). Hulunya ini adalah bagian dari menjaga alih fungsi lahan. Gimana bisa alih fungsi lahan terjaga ketika petani tidak mendapat sesuatu. Ini yang mesti diawali dari pemerintah," paparnya.

Dirinya menambahkan, Perumda Pasar dan Pangan Kabupaten Badung diberi tugas sebagai penyedia beras. Perusahaan membeli gabah bukan tebasan, lalu kemudian diolah dan dipasarkan. 

"Pembelian gabah menghindari praktik tengkulak," pungkasnya.