Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan mengomentari soal kabar penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Berdasarkan informasi, KPK menyepakati Yasin Limpo menjadi calon tersangka.

Yasin Limpo yang tengah berada di Solok, Sumatera Barat mengaku tak mengerti dengan kasus tersebut dan memilih meninggalkan wartawan yang menunggu konfirmasi kabar tersebut dari dirinya.

"Saya enggak ngerti itu," ujarnya singkat usai meninjau kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (14/6).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Berdasar informasi hasil gelar perkara menyepakati Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjadi calon tersangka.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian Th 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

Dalam informasi itu disebutkan bahwa SYL (Syahrul Yasin Limpo) selaku Menteri Pertanian 2019-2024 bersama-sama dengan KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021 s/d sekarang) dan HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022/Direktur Alat Mesin Pertanian tahun 2023) telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (TPK).

Ketiganya diduga melanggar Pasal 12E dan atau Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU juncto Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Penyelidikan terhadap Syahrul dkk dikabarkan sudah dimulai sejak 16 Januari 2023 dengan Nomor: spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023.

Rencana penetapan Syahrul sebagai tersangka itu disebut sudah mendapat persetujuan pimpinan KPK. "ACC SIDIK SESUAI KESIMPULAN, SEGERA NAIK SIDIK DENGAN 3 TSK," bunyi perintah yang tercantum dalam informasi tersebut.

Syahrul dkk diduga terseret kasus dugaan penyalahgunaan SPJ yang notabene termasuk keuangan negara (Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor). Selain itu, menteri dari Partai Nasdem itu juga diduga terlibat dalam kasus gratifikasi, suap-menyuap, pembantuan, bersama-sama perbuatan berlanjut, penggabungan beberapa perkara dll.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saat ini masih proses lidik (penyelidikan)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (14/6).

Meski demikian, Asep menegaskan lembaga antirasuah belum bisa memberi keterangan terkait para pejabat yang kemungkinan terseret. Asep juga tidak merinci kasus apa yang sedang diselidiki.

"Mohon maaf belum ada yang bisa kami sampaikan, mohon bersabar agar tidak mengganggu proses penyelidikan," tuturnya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri turut mengakui soal adanya kasus korupsi di Kementan.

"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," kata dia.

Menurut Ali, proses itu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK untuk ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum.

"Karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," ucapnya.

Belum ada pernyataan dari Kementerian Pertanian terkait penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan KPK ini.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kabag Humas Kementerian Pertanian Arif Cahyono terkait kasus ini namun belum mendapatkan respons.(sumber: cnnindonesia.com)