Gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN menyepakati tiga prioritas Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), Jumat (31/3).

Pertama, memperkuat bauran kebijakan antara fiskal, moneter, hingga makroprudensial. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan guna menahan spillover perekonomian global.

Kedua, mendorong penggunaan mata uang lokal. Perry mengatakan upaya ini bisa mengurangi ketergantungan negara-negara ASEAN dari mata uang internasional, seperti dolar AS.

Dengan begitu, mata uang negara-negara di kawasan pun tidak langsung ikut melemah saat perekonomian sedang tidak stabil dan dolar AS menguat.

"Kami sepakat untuk menegaskan kembali ketahanan di antara lain dengan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Nusa Dua Bali.

Ketiga, Perry mengungkapkan para gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN sepakat untuk mengefisienkan pembayaran antar negara menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Ia juga mengungkapkan gagasan ini sebagai terusan dari kesepakatan dalam G20 beberapa waktu lalu. Saat itu, BI, Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT), sudah sepakat bekerja sama dalam mengimplementasikan QRIS antar negara.

Perry menyebut saat ini negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam, Brunei, hingga Laos siap untuk bergabung menghubungkan pembayaran menggunakan QRIS.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan forum AFMGM menyepakati Taksonomi ASEAN Versi 2.

Taksonomi ASEAN Versi 2 itu mencakup mekanisme transisi energi terbarukan yang menjadi roda pertumbuhan ekonomi ke depan. Lalu, dukungan pembiayaan transisi berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh negara anggota ASEAN.

Kemudian, prinsip adil dan terjangkau yang wajib mendasari mekanisme transisi energi hijau.

"Taksonomi ASEAN ini terkait inklusivitas, terkait transisi, dan memastikan tidak ada satu orang yang tertinggal," kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan terpisah, ia menyampaikan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2. Pemerintah pun sudah memperkuat Nationally Determined Contribution (NDC) dari 29 persen menjadi 31,8 persen jika menggunakan sumber pendanaan domestik.

Sementara, dengan upaya dan dukungan global, Indonesia mampu meningkatkan pengurangan CO2 dari 41 persen menjadi 43,2 persen.

Dalam melaksanakan NDC ini, kata Sri Mulyani, salah satu aspek yang paling penting adalah transisi energi.

Ia juga menyebut World Bank dan Asian Development Bank (ADB) pun sudah menyatakan komitmennya dalam mendukung negara-negara ASEAN untuk transisi ke energi bersih.

Sri Mulyani menyebut Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam forum AFMGM tadi menyampaikan siap menggelontorkan US$100 miliar untuk membiayai proyek yang berkenaan dengan transisi energi.

"Presiden ADB ini akan membiayai US$100 miliar dan ADB akan menjadi 'climate bank' dan ini akan secara baik dan memberi dukungan untuk anggota ADB termasuk ASEAN," katanya.

Sementara untuk World Bank, kata Sri Mulyani, mereka tidak membuat pernyataan terkait nilai pembiayaannya. Namun, World Bank berkomitmen untuk mendukung yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Sri Mulyani menuturkan pembiayaan terkait perubahan iklim ini sebenarnya tidak hanya dari institusi keuangan saja, tapi diperlukan juga blended finance dari bilateral dan juga para filantropis. (sumber: cnnindonesia.com)