Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi meminta Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu kooperatif berkomunikasi dan berdialog dengan sejumlah ormas Islam untuk menjelaskan tudingan ajaran menyimpang.

"Saya juga minta pesantren Al-Zaitun untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan para ormas Islam agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang," kata Zainut dalam keterangan resminya, Rabu (21/6).

Zainut mengatakan Kemenag akan melakukan klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu terkait hal ini. Ia mengimbau semua pihak mengedepankan semangat persaudaraan.

"Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayun dan husnuzan, tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik yang dapat membuat suasana semakin gaduh," ujarnya.

Zainut mengklaim Kemenag tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang.

Menurutnya, hal tersebut menyangkut ranah hukum agama (syar'i) yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.

"Kementerian Agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaitun dengan pimpinan ormas-ormas Islam," katanya.

Pesantren Al-Zaytun menjadi polemik karena dugaan ajaran menyimpang. Pesantren ini menjadi sorotan sejak beredarnya video salat Id campur antara perempuan dan laki-laki pada April 2023.

Selain itu, pesantren Al-Zaytun juga disorot lantaran pimpinannya Panji Gumilang menyanyikan lagu 'Havenu shalom alachem' yang viral di media sosial.

Bahkan, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jabar juga menyepakati Ma'had Al-Zaytun telah menyimpang dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

"Termasuk menafsirkan Alquran secara serampangan yang diancam Nabi masuk neraka. Istidlal pihak Al Zaytun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan ataupun madlul (makna yang dikehendaki)," bunyi keterangan LBM PWNU Jabar.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang mesti diambil pemerintah terkait polemik Ponpes Al-Zaytun.

"Nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam. Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta dikutip di kanal YouTube Wakil Presiden RI, Selasa (20/6).

CNNIndonesia.com sudah berusaha menghubungi pihak Ponpes Al-Zaytunterkait tudingan ajaran menyimpang tersebut. Namun hingga berita ini dipublikasi baik pihak Ponpes maupun sekretariat tak kunjung merespons.(sumber: cnnindonesia.com)