Dalam setiap pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimanapun, nyaris tidak pernah bersih dari isu KKN, termasuk juga di Jembrana. Satu kursi CPNS dihargai hingga ratusan juta. Kendati kelulusan CPNS di Jembrana sudah hampir sebulan lalu diumumkan namun pergunjingan masyarakat tentang aroma KKN yang melilit proses pengadaan calon abdi negara tersebut kian santer. Bahkan, disinyalir beberapa oknum pejabat dan anggota DPRD nyambi menjadi calon CPNS dengan imbalan hingga ratusan juta.

"Mereka terang-terangan menawarkan jasanya dengan pamrih uang pelicin," ujar sejumlah pelamar CPNS yang gagal, Senin (3/1). Bahkan, seorang peserta mengaku terang-terangan dihubungi salah seorang oknum pejabat di DPRD yang berani memastikan dirinya diterima menjadi CPNS asalkan membayar Rp. 70-125 juta. "Saya kontak lewat perantara lalu perantara itu yang menyampaikan kepada pejabat itu. Si pejabat lalu menelepon saya katanya untuk DP dulu cash Rp 30 juta, sisanya setelah diterima," terang sumber yang pernah ditawari sembari meminta agar namanya tidak dionlinekan.

Menurut sumber tersebut, beberapa temannya menolak tawaran tersebut karena takut tertipu namun ada juga yang mau. Selain pergunjingan terkait uang pelicin, tidak kalah santernya juga pergunjingan terkait banyaknya kerabat pejabat dan anggota DPRD yang diterima menjadi CPNS. Diantara yang diterima malah ada yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Misalnya, untuk formasi guru persyaratannya harus mengantongi Akta
IV.

"Banyak kerabat pejabat yang masuk. Bahkan ada panitia perekrutan, sampai memasukkan tiga kerabatnya sekaligus. Ini jelas menjadi tanda tanya," tukas seorang sumber di Pemkab Jembrana, Senin (3/1). Panitia Khusus (Pansus) CPNS DPRD Jembrana yang sebelumnya getol menyoroti tentang perekrutan itu, saat ini seolah-olah jadi mandul. Ketua Pansus CPNS, I Made Suardana ketika dihubungi, Senin (3/10 mengatakan sejak awal Pansus telah mengawasi proses pengadaan mulai perekrutan hingga pengumuman penerimaan. "Terakhir kami sudah meminta data-data peserta yang diterima, nilai tes peserta dan penempatan mereka kepada Bagian Kepegawaian. Secara umum proses berjalan baik," terangnya.

Menanggapi pergunjingan adanya dugaan titip menitip, menurut Suardana menganggap sebagai sesuatu yang wajar tetapi terbatas. "Artinya titip sebatas memberi informasi tentang pendaftaran CPNS kepada sanak saudara. Tidak tahu rekan-rekan lain ya," ujarnya. Dalam pekan ini, kata Suardana, rencananya akan digelar rapat Pansus CPNS untuk menindaklanjuti laporan dari Kepegawaian itu.

Di sisi lain, Ketua Panitia Rekruitmen CPNS Jembrana, I Made Sudiada ketika dikonfirmasi lewat ponselnya tidak berhasil karena ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Begitu pula ketika saat wartawan mengirim SMS, tapi tidak dibalas. Kabag Kepegawaian, Made Gede Budiartha ketika dihubungi melalui ponselnya tidak diangkat dan SMS tidak dijawab.