Eksponen Masyarakat Bali (EMB) meminta parpol agar mau mengusung calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Bali 2013 yang ideal. Kriterianya bersih dari indikasi korupsi serta mau membela Perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Bali serta otonomi khusus (Otsus).

Eksponen Masyarakat Bali (EMB) tersebut antara lain terdiri dari Rektor Universitas Udayana Prof. Made Bakta, Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora, sesepuh Sandhi Murthi Gusti Ngurah Harta,  Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali Gusti Kade Sutawa, anggota DPD RI Wayan Sudirta, serta sejumlah tokoh lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, EMB mendeklarasikan beberapa kriteria untuk calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Bali mendatang. "Salah satunya, calon yang diusung tidak terkait dan terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora, dalam keterangan resminya di Denpasar, Rabu (16/1/2013). Selain itu, calon yang diusung parpol kedepan juga harus memiliki komitmen untuk menjaga alam dan budaya Bali serta nilai-nilai kearifan lokalnya.

"Dapat melanjutkan perjuangan otsus untuk Bali yang sudah dimulai sejak delapan tahun lalu. Selain itu juga melaksanakan Perda RTRW Bali untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta kesucian Bali," tegas Wirata.

Menurut Wirata, parpol juga harus mengusung calon yang memiliki integritas, rekam jejak teruji, mendengarkan aspirasi rakyat, memihak rakyat dan peduli terhadap desa adat. Pemimpin Bali ke depan diharapkan mau dan mampu membina ormas-ormas yang ada agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam berkonflik. Serta melakukan proses hukum jika terjadi kekerasan di antara ormas maupun dengan masyarakat.

Disisi lain, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali Gusti Kade Sutawa memiliki pandangan bahwa Bali kedepan membutuhkan figur pemimpin yang benar-benar satu kata dan tindakan. Ia menilai, Bali ke depan akan semakin diminati untuk investasi ekonomi. Agar terhindar dari ancaman eksploitasi yang mengakibatkan hancurnya alam serta budaya Bali dan terpinggirnya orang Bali, maka diperlukan kebijakan yang memadai. Kebijakan dan regulasi tersebut salah satunya berupa UU Otsus.

"Memperjuangkan otsus ini perlu pemimpin yang memang berkomitmen untuk itu. Dia mampu mengambil langkah-langkah nyata dan tertata untuk mewujudkan UU Otsus bagi Bali," pinta Sutawa. Sutawa yang sehari-hari berkecimpung di sektor pariwisata ini memastikan, ke depan sektor pariwisata Bali akan berkembang pesat. Untuk itu, akan sangat berbahaya jika Bali justru dipimpin oleh figur yang gamang tentang pariwisata.

"Dia harus paham dengan daya dukung Bali serta memiliki data akuran tentang kebutuhan akomodasi pariwisata di daerah ini," paparnya. Hal itu sangat penting, karena dengan memiliki fakta tentang akomodasi pariwisata serta daya dukung Bali, maka pemimpin Bali ke depan akan benar-benar melaksanakan Perda RTRW Bali.

"Kalau perda ini tidak dijalankan maka sulit untuk memprediksi pariwisata Bali lima tahun ke depan. Bisa-bisa pembangunan akomodasi tak terkendali, dan merugikan alam Bali," jelasnya.