BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.
Beritabali.com - Klungkung. Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dipimpin Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Klungkung. Tim Evaluasi diterima Bupati Klungkung Nyoman Suwirta didampingi Wakil Bupati Klungkung Made Kasta, Sekda Kabupaten Klungkung Gede Putu Winastra yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Rabu (2/11) kemarin.
Muhammad Yusuf Ateh yang sekaligus sebagai pembina Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung menyampaikan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan aktualisasi dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.
Disamping untuk memperoleh informasi mengenai konsistensi dan perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Muhammad Yusuf Ateh juga menjelaskan tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sasarannya tentu untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, hal ini juga akan menjadikan adanya transparansi instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Sebelumnya Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini pemerintah Kabupaten Klungkung tidak pernah beristirahat dalam membangun Klungkung. Bupati Suwirta juga telah mengajak semua SKPD untuk membuat sistem sehingga nantinya apabila terjadi perubahan birokrasi dipemerintahan tidak akan mempengaruhi kinerja birokrasi di Kabupaten Klungkung.
“Kita (pemerintah) tidak boleh tergantung kepada orang tetapi bergantung pada sistem,” imbuh Bupati Suwirta.
Lebih lanjut Bupati Suwirta berharap agar para SKPD memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, melakukan komunikasi dengan baik karena administrasi pemerintahan selalu mengalami prubahan-perubahan sehingga kedepan pemerintah dapat melakukan evaluasi sendiri, ataupun menyangkut masalah opini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan sebagainya. [open/wrt]
