Dinas Kebudayaan Provinsi Bali akan menunggu persetujuan Gubernur Made Mangku Pastika terkait perpanjangan kontrak kerja sebanyak 651 penyuluh bahasa Bali untuk tahun 2017.

"Kalau ini dilanjutkan tentu harus ada persetujuan Gubernur Bali dulu, maksimal awal Desember sudah diajukan rekomendasi bahwa penyuluh harus dilanjutkan. Kalau persetujuannya sudah turun, baru nanti kami menindaklanjuti perpanjangan kontrak," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha, di Denpasar, Rabu (23/11).

Pihaknya melihat sejauh ini para penyuluh yang sudah bertugas dari 1 Juli 2016 itu sudah menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan laporan kegiatan yang disampaikan dan juga daftar absensi mereka ketika bertugas di masing-masing desa di seluruh Bali.

"Karena persyaratan bisa dibayar honornya harus menyampaikan absensi dan menyampaikan laporan kegiatan," ujarnya sembari menyebutkan pada 11 Desember mendatang para penyuluh akan melaksanakan lomba "nyastra" bagi siswa-siswi binaan penyuluh yang tergabung dalam kelompok belajar.

Dewa Beratha menambahkan, untuk memicu semangat para penyuluh, direncanakan mulai 2017 honor mereka akan dinaikkan menjadi Rp2,4 juta perbulan, dari saat ini sebesar Rp1,9 juta.

Disbud Bali juga telah memprogramkan untuk memberikan pelatihan cara mengkonservasi lontar sehingga para penyuluh selanjutnya dapat mensosialisasikan pada masyarakat cara-cara untuk merawat dan menyimpan lontar.

Di sisi lain, pihaknya juga berencana merekrut 65 penyuluh bahasa Bali pada awal 2017 untuk mengisi desa-desa yang tahun ini tidak kebagian "jatah" akibat para penyuluhnya mundur sebelum ditempatkan.

"Mudah-mudahan proses seleksinya tidak lama, karena jumlah yang diseleksi sedikit. Tetapi tergantung nanti tim seleksi, tim ini yang akan buat kriteria dan tahapannya," ungkap Dewa Beratha.

Ia menegaskan pihaknya tidak ikut campur dalam proses seleksi, semuanya akan dilaksanakan independen oleh tim supaya prosesnya transparan dan akuntabel. Di samping itu, proses seleksi sudah tentu akan diawasi oleh Ombudsman dan masyarakat.

Namun, yang diutamakan untuk mengisi kekosongan penyuluh adalah mereka yang dari Kabupaten Buleleng, Tabanan, dan Jembrana.Dinas Kebudayaan Provinsi Bali akan menunggu persetujuan Gubernur Made Mangku Pastika terkait perpanjangan kontrak kerja sebanyak 651 penyuluh bahasa Bali untuk tahun 2017.

"Kalau ini dilanjutkan tentu harus ada persetujuan Gubernur Bali dulu, maksimal awal Desember sudah diajukan rekomendasi bahwa penyuluh harus dilanjutkan. Kalau persetujuannya sudah turun, baru nanti kami menindaklanjuti perpanjangan kontrak," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha, di Denpasar, Rabu (23/11).

Pihaknya melihat sejauh ini para penyuluh yang sudah bertugas dari 1 Juli 2016 itu sudah menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan laporan kegiatan yang disampaikan dan juga daftar absensi mereka ketika bertugas di masing-masing desa di seluruh Bali.

"Karena persyaratan bisa dibayar honornya harus menyampaikan absensi dan menyampaikan laporan kegiatan," ujarnya sembari menyebutkan pada 11 Desember mendatang para penyuluh akan melaksanakan lomba "nyastra" bagi siswa-siswi binaan penyuluh yang tergabung dalam kelompok belajar.

Dewa Beratha menambahkan, untuk memicu semangat para penyuluh, direncanakan mulai 2017 honor mereka akan dinaikkan menjadi Rp2,4 juta perbulan, dari saat ini sebesar Rp1,9 juta.

Disbud Bali juga telah memprogramkan untuk memberikan pelatihan cara mengkonservasi lontar sehingga para penyuluh selanjutnya dapat mensosialisasikan pada masyarakat cara-cara untuk merawat dan menyimpan lontar.

Di sisi lain, pihaknya juga berencana merekrut 65 penyuluh bahasa Bali pada awal 2017 untuk mengisi desa-desa yang tahun ini tidak kebagian "jatah" akibat para penyuluhnya mundur sebelum ditempatkan.

"Mudah-mudahan proses seleksinya tidak lama, karena jumlah yang diseleksi sedikit. Tetapi tergantung nanti tim seleksi, tim ini yang akan buat kriteria dan tahapannya," ungkap Dewa Beratha.

Ia menegaskan pihaknya tidak ikut campur dalam proses seleksi, semuanya akan dilaksanakan independen oleh tim supaya prosesnya transparan dan akuntabel. Di samping itu, proses seleksi sudah tentu akan diawasi oleh Ombudsman dan masyarakat.

Namun, yang diutamakan untuk mengisi kekosongan penyuluh adalah mereka yang dari Kabupaten Buleleng, Tabanan, dan Jembrana.